jpnn.com, JAKARTA - Penyebutan istilah neo-orba (orde baru) marak di kalangan akademisi dan politisi seusai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan batas usia capres-cawapres yang diduga kuat sebagai upaya meluluskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024.
Istilan neo-orba juga ramai dierbincangkan seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuding penguasa sekarang mirip pemerintahan Orba.
BACA JUGA: Front Demokrasi Sumatera Utara Tolak Politik Dinasti dan Neo-Orba
Pengamat politik Prof Muhammad Athoillah Shohibul Hikam atau Prof AS Hikam merespons dengan menyebutkan ada perbedaan antara karakter orde baru dengan neo-orde baru.
Perbedaan pertama, kata Menteri Negara Riset dan Teknologi pada era Presiden Gus Dur ini, terletak pada sistem politik.
BACA JUGA: Menurut Ammarsjah Purba, Intimidasi yang Dialami Ketua BEM UI Tanda-tanda Neo-Orba
Pada Orde baru yang telah tumbang 1998, penguasa saat itu menggunakan military otoritarian sebagai senjata. Sementara neo orba, yang muncul saat ini cenderung menggunakan formal konstitusional demokrasi.
“Dari dua ini jelas ada perbedaan yang cukup kualitatif karena setidaknya karena neo atau yang disangka ini mempunyai semacam basis normatif sebagai konstitusional,” ujar Prof AS Hikam saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Fenomena Neo-Orba di Pilpres 2024: Demokrasi di Simpang Jalan? pada Selasa (23/1/2024) malam.
Kedua soal kebijakan pembangunan ekonomi, orde baru menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang berbasis pada intervensi negara bercampur dengan kekuatan kapital swasta.
Sementara di zaman neo-orde baru sekarang, ada semacam restrukturisasi ekonomi dan pembangunan ekonomi atau bisa disebut neoliberalisme.
“Dan, ini sudah diikuti oleh hampir semua negara-negara yang ada di pinggir, di pusat maupun di seberang,” ucapnya.
Ketiga, yaitu ideological hegemony yang dilakukan Presiden Jokowi yaitu memberi kebebasan interpretasi soal nilai Pancasila dan UUD 1945.
Dengan kata lain, upaya melanggengkan kekuasaan oleh Jokowi dilakukan melalui jalur-jalur konstitusional, berbeda dengan orde baru Soeharto yang banyak melanggar konstitusi.
“Walaupun di sini sempat ada upaya agar tafsir nilai Pancasila ini dibangkitkan lagi,” ujar AS Hikam.
Dari penjelasan ini Prof AS Hikam menyebut bahwa Presiden Jokowi berupaya untuk membangun dinasti politik, tetapi dengan cara-cara yang berbeda dengan Soeharto.
Hal ini juga yang kemudian membuat masyarakat terbagi, ada yang pro dan kontra.
Kegiatan Kegiatan ini digelar oleh Forum Intelektual Muda ini menghadirkan Pengamat Komunikasi Politik Hendri Subiakto, Pengamat Politik Moch AS Hikam dan Politisi Muda PDIP Setiawan sebagai narasumber. Sementara pesertanya adalah puluhan anak muda dan mahasiswa dari berbagai daerah.
Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan diskusi terkait dengan neo orba di Pilpres 2024 ini berangkat dari kegelisahan anak-anak muda terhadap penguasa yang berupaya membangun dinasti politik.
Menurut dia, dinasti politik yang tercermin dalam kasus Gibran di Pilpres 2024 jangan sampai terulang.
Hal ini karena membahayakan bagi masa depan demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan rakyat secara merata.
“Forum intelektual muda ini sengaja menggelar diskusi ini karena banyak anak-anak muda yang gelisah akan kondisi bangsa kita hari ini, terutama dalam konteks Pilpres 2024,” pungkas Sutisna.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari