jpnn.com, JAKARTA - Universitas Kristen Indonesia (UKI) memberikan pernyataan sikap tegas terkait situasi politik tanah air, menjelang Pemilu 2024.
Rektor UKI Dhaniswara K Harjono memimpin langsung pembacaan sikap bersama sivitas akademika kampus.
BACA JUGA: Jelang Imlek, Masyarakat Tionghoa Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Dhaniswara terlihat didampingi Senat Universitas, Pimpinan Fakultas, dan sejumlah Guru Besar dalam konferensi pers di Kampus UKI, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (6/2).
Menurut Dhaniswara, pihaknya memandang perlu menyatakan sikap karena melihat situasi politik di Tanah Air jelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, khususnya yang berpotensi menciderai prinsip-prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama yang mengancam perpecahan bangsa.
BACA JUGA: KDTN Bakal Bangun Hotel Modern di Rest Area Km 260B
Menurut Prof Dhaniswara, posisi UKI independen. Tidak ada tekanan atau dorongan dari siapa pun juga dalam mengeluarkan pernyataan sikap ini.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UKI, Hendri Jayadi menekankan hukum tidak boleh dilanggar dan supremasi hukum harus ditegakkan.
BACA JUGA: Peran Anak Muda Penting Tentukan Pilpres 2024 Berlangsung Damai
“Pelaksanaan Pemilu ada dasar hukumnya. Jadi, kalau ada pelanggaran dan terbukti ya harus diberi sanksi tegas. Jangan justru dicap ada politisasi dan sebagainya. Karena itu, penyelesaian perkara Pemilu harus transparan dan terbuka ke publik sehingga tidak menimbulkan fitnah dan pikiran-pikiran negatif,” tegasnya.
Ke depan, sivitas Akademik UKI berharap Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan melahirkan pemimpin bangsa yang bisa membawa negara ini jauh lebih baik lagi, terutama menyongsong Indonesia Emas 2045.
Berikut empat sikap Sivitas Akademika UKI:
1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam Pemilihan Umum yang damai, guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Mengimbau pejabat penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika, moral serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok/golongan atau partai politik tertentu.
3. Mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan yang mengekang dan menindas kebebasan berekspresi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Mengajak masyarakat dan sivitas akademika untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) demi tegaknya demokrasi dan hukum yang berkeadilan social, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mementingkan kesejahteraan rakyat, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan pemungutan suara.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada