Menjelang Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023, Honorer & Buruh Bergabung, Siapkan Aksi Besar-besaran 

Sabtu, 05 Agustus 2023 – 10:18 WIB
Surat Ketum DPP FHTTA-K2 Indonesia yang ditujukan kepada honorer K2 tenaga teknis administrasi. Foto tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 pada September mendatang, honorer tenaga teknis administrasi bakal turun ke jalan lagi.

Menurut Ketum Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Indonesia Riyanto Agung Subekti aksi pada 10 Agustus ini akan menjadi momentum penentuan nasib mereka.

BACA JUGA: September Pendaftaran CPNS 2023 & PPPK Dibuka, BKN Ubah Fitur SSCASN, Pelamar Harus Tahu

"Kami akan bergabung dengan massa buruh dan berbagai aliansi rakyat untuk menuntut keadilan kepada Presiden Jokowi," kata Kang Itong, sapaan akrabnya kepada JPNN.com, Sabtu (5/8).

Bergabungnya massa honorer dalam aksi 10 Agustus ini karena kecewa dengan hasil rakor penetapan formasi ASN 2023, di mana untuk kuota PPPK teknis masih di bawah guru dan tenaga kesehatan.

BACA JUGA: Ada Formasi CPNS 2023 di Kemenag, Honorer Teknis & Guru Pasti Senang

"Mana janji pemerintah mau memprioritaskan honorer tenaga teknis, faktanya formasinya kalah jauh dibandingkan guru dan nakes," ujarnya.

Kang Itong mengungkapkan dari formasi yang ditetapkan MenPAN-RB Azwar Anas itu pun belum menyentuh tenaga teknis administrasi. Bisa dipastikan honorer K2 teknis administrasi akan tersisa banyak.

BACA JUGA: Formasi ASN 2023 Lengkap, Ada CPNS hingga PPPK Guru, Peluang Honorer Paling Besar

Dia menyebutkan sesuai database Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlah honorer K2 tenaga teknis administrasi 200 ribu lebih. Bandingkan dengan formasi PPPK 2023 untuk tenaga teknis yang tidak sampai 100 ribu.

"Formasi 42.826 PPPK Teknis diperebutkan 200 ribu lebih honorer K2 teknis administrasi. Belum lagi ditambah tenaga non-ASN yang jumlahnya jauh lebih banyak," ucapnya.

Tidak ingin nasib honorer K2 tenaga teknis administrasi diobok-obok terus, Kang Itong pun menginstruksikan agar seluruh anggotanya bergerak melakukan aksi perlawanan.

Caranya dengan memasang banner perjuangan yang intinya menuntut honorer K2 teknis administrasi diangkat ASN.

Banner itu kata Itong, di pasang di tempat-tempat umum yang bisa dilihat oleh eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil.

"Sebelum ke Jakarta, segera buat dan pasang banner perjuangan. Kalau bukan honorer K2 yang berjuang, siapa lagi yang bisa memperjuangkan nasib K2. Sudah capek dengan janji-janji manis beracun," tegasnya.

Sebagai pengingat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) nasional 2023 (data per 1 Agustus 2023). 

Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

 Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB ) Abdullah Azwar Anas di dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023 pada Kamis (3/8) memastikan seleksi berjalan fair, tidak bisa titip-menitip.

Menteri Anas juga berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Menteri Anas mengatakan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan. “Hampir 80 persen formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan,” ujar Anas.

Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital.

Anas menambahkan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upata untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang biasa disebut tenaga honorer. Diketahui, jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta, dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN.

Pemerintah ujar Anas, secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada honorer K2, karena mereka telah mengabdi.

"Oleh karena itu rekrutmen ASN 2023 ini, sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer, dan 20 persen untuk pelamar umum,” jelas mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Sebenarnya, KemenPAN-RB telah menetapkan sebanyak 1.030.751 kebutuhan ASN nasional tahun 2023. Namun terdapat sejumlah instansi yang tidak mengusulkan formasi, termasuk terdapat beberapa pemda yang tidak mengoptimalkan usulan formasinya. (esy/jpnn)


Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler