jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerataan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia masih menjadi pekerjaan yang mendesak bagi pemerintah.
Sebab, ketersediaan tenaga kesehatan spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan untuk penyakit-penyakit kronis dinilai masih kurang.
BACA JUGA: Komisi IX DPR Serap Aspirasi Soal Nasib Nakes Honorer dan PLKB Non-PNS
Selain jumlahnya yang masih sedikit, tenaga kesehatan juga banyak yang terpusat di kota-kota besar.
“Penyakit yang paling besar dampak nyawa dan biaya bagi masyarakat Indonesia adalah jantung. Masih banyak provinsi yang tidak bisa memberikan layanan jantung," kata Budi, Kamis (2/6).
BACA JUGA: Perjuangan Nasib Nakes Honorer, DPR Tegaskan Status Itu Penting
Untuk itu, Budi menargetkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat provinsi bisa menyediakan layanan kesehatan jantung pada 2024 mendatang.
Meski begitu, lanjut dia, target tersebut terhambat oleh waktu selama beberapa tahun yang diperlukan untuk proses pendidikan dokter.
BACA JUGA: Menkes Budi Minta Tenaga Kesehatan Honorer segera Mendaftar Sebagai PPPKÂ
Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter untuk warga negara Indonesia ialah 1:1000 dokter, sementara di negara maju rasionya 3:1000, dan ada juga yang 5:1000.
Menkes Budi mengungkapkan jumlah dokter yang saat ini tersedia di Indonesia sekitar 270 ribu, sedangkan tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan izin praktik hanya 140 ribu.
Artinya, masih ada kekurangan tenaga kesehatan sekitar 130 ribu orang.
"Dokternya produksi setahunnya hanya 12 ribu, dibutuhkan setidaknya 10 tahun bahkan lebih untuk mengejar ketertinggalan jumlah dokter minimal sesuai standar WHO untuk melayani 270 juta masyarakat Indonesia," tutur mantan Wakil Menteri BUMN itu. (mcr9/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Dea Hardianingsih