jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Yusak mendesak Presiden Joko Widodo sidak ke lapangan untuk mencari kebenaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Hal itu dinilai perlu karena program 1 juta PPPK merupakan salah satu andalan presiden.
BACA JUGA: Pemkab Natuna Mendata 3.201 Honorer untuk Pengusulan Pengangkatan PPPK
"Menkeu Sri Mulyani selalu bilang gaji untuk mengangkat 1 juta guru PPPK sudah disiapkan di APBN," kata Yusak kepada JPNN.com, Minggu (9/10).
Faktanya, lanjut Yusak, gaji PPPK ditanggung APBD. Itu sebabnya para kepala daerah tidak mengajukan formasi PPPK 2022.
BACA JUGA: DPR RI Menyiapkan 2 Solusi Penuntasan 1 Juta PPPK, Honorer Pilih Mana?
Bagaimana pemda mengajukan PPPK semaksimal mungkin, kata Yusak, sedangkan gaji disuruh daerah yang bayar.
"Ini ibaratnya yang dapat nama pusat, daerah kebebanan," ujarnya.
BACA JUGA: Septi: Tidak Ada Alasan Lagi Menunda Pengangkatan 524 Guru Honorer Menjadi PPPKÂ
Jika hal itu tidak ditelusuri presiden, ujar Yusak, program 1 juta PPPK hanya akan menjadi celaan di akhir masa pemerintahan Jokowi.
Dia meminta Jokowi tidak percaya begitu saja laporan Menkeu Sri Mulyani dan pemerintah daerah.
Upaya mencari kebenaran antara pusat dan daerah sudah dilakukan Komisi X DPR RI. Namun, Yusak melihat itu tidak membawa hasil.
"Pusat dan daerah masing-masing mengaku benar di depan Komisi X DPR RI, honorer yang dengar malah makin bingung," keluhnya.
Agar program 1 juta PPPK berjalan, Yusak kembali meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan. Sudah terlalu lama guru honorer diombang-ambingkan dalam ketidakpastian.
Akibatnya informasi hoaks pun jadi santapan honorer setiap hari.
"Kami disuruh tidak percaya informasi hoaks, tetapi pemerintah tidak getol memberikan informasi. Jadi, jangan salahkan honorer juga," pungkasnya. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad