jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memberikan hibah kepada daerah sebesar Rp 488,5 triliun dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN) selama tiga tahun terakhir.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan hibah itu disalurkan kepada yayasan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan.
BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani: Utang Kita Merosot Sangat Tajam
Menkeu memerinci BMN hibah pemerintah pusat pada 2019 mencapai Rp 57,2 triliun,
Lalu, meningkat menjadi Rp 102,6 triliun di 2020, mencapai Rp 328,7 triliun di 2021.
BACA JUGA: Soal Pembayaran TPP, Sutarmidji Menunggu Persetujuan Menkeu Sri Mulyani
"Total Rp 488,5 triliun sepanjang 2022 berjalan. Ekuitas pemerintah pusat dalam laporan keuangan menjadi berkurang karena berpindah kepada pihak lain," ucap Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/3).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut penyerahan hibah dilakukan secara terbuka melalui seremoni merupakan praktik yang baik untuk mengingatkan masyarakat terkait kewajiban dan haknya sebagai warga negara Indonesia.
BACA JUGA: Para Kepsek Jangan Senang Dahulu, Ini Ada Warning Menkeu Soal Dana BOS & BOP
"Kami di Kemenkeu tiap hari harus terus memberikan informasi, kadang-kadang melalui sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi tentang mengapa harus membayar pajak, apa artinya," kata Sri Mulyani.
Adapun dari total BMN Kementerian PUPR yang dihibahkan pada Senin (29/3) yakni jalan dan jembatan senilai Rp 217,7 triliun diserahkan kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah penerima BMN.
"Aset yang tadinya milik pemerintah pusat menjadi aset milik pemerintah daerah. Konsekuensinya, jalan dan jembatan tersebut harus dipelihara pemerintah DKI Jakarta, dan pembiayaan untuk pemeliharaannya oleh Kementerian PUPR menjadi turun," pungkas Sri Mulyani.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia