jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai penting program Merdeka Belajar ke-16. Salah satu semangatnya adalah perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan serta pemberian otonomi yang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk mereformasi anggaran di sekolah.
Manajemen pendidikan dan perbaikan kurikulum, kata dia, menjadi sangat penting, dan program ini sangat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA: Nadiem Makarim: Kepsek Tidak Perlu Talangi Dana BOS & BOP, Langsung Cair ke Rekening
“Penggunaan dana APBN yang langsung ditransfer ke sekolah ini harus tetap menjaga akuntabilitas,” tegas Menkeu saat peluncuran Merdeka Belajar episode 16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan, Selasa (15/2).
Lebih lanjut, Kemenkeu bersama dengan Kemendikbudristek dan Kemendagri berkolaborasi dalam melakukan reformasi anggaran dan integrasi sistem informasi pengelolaan dana BOS untuk mengedepankan akuntabilitas anggaran serta untuk melihat efektivitas anggaran APBN.
BACA JUGA: Merasa Diintimidasi & Difitnah, Ketum Guru Honorer Negeri Menyomasi Kepsek
“Anggaran yang diberikan langsung kepada sekolah seharusnya dinikmati (secara maksimal) oleh pendidik maupun peserta didik. Ini juga penting untuk menunjukkan kehadiran negara dalam upaya menyederhanakan birokrasi,” tuturnya.
Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus menciptakan momentum perbaikan di dalam pendidikan di Indonesia.
BACA JUGA: Bu Susi: Kejam Sekali Kepsek yang Minta Guru Honorer Gagal PPPK Mengundurkan Diri
Terutama melalui program merdeka belajar yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menjawab tantangan di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menyambut kolaborasi yang makin erat dalam akselerasi dan peningkatan dana pendidikan, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan payung regulasi terkait pengelolaan BOP dan penggunaan ARKAS atau aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah.
“Kami sangat mendukung pengintergasian ARKAS dan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD),” ungkapnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad