jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tanpa instentif dari pemerintah penjualan mobil hybrid terus meningkat di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Menko Airlangga saat menjawab pertanyaan awak media apakah mobil hybrid tidak akan mendapat insentif dari pemerintah ke pada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (24/9).
BACA JUGA: Kemenko Perekonomian Sebut Market Mobil Hybrid Sudah Terbentuk, Tetapi
“Selama ini tanpa insentif (mobil hybrid,red) juga penjualannya cukup baik. Penjualannya dipastikan naik,” kata Menko Airlangga.
Pada awal Agustus 2024 lalu, eks Ketua Golkar itu mengumumkan keputusan pemerintah untuk tidak memberikan subsidi untuk mobil hybrid pada tahun ini.
BACA JUGA: Moeldoko: Kami Tidak Mendukung Mobil Hybrid dapat Subsidi, ya
Namun di lain hal, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sepakat dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyampaikan keinginannya terhadap mobil hybrid untuk turut mendapat insentif dari pemerintah meski besarannya tidak sebesar insentif untuk mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).
Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto menilai, mobil hybrid pantas mendapat insentif berkat efisiensi bahan bakarnya yang lebih baik dibandingkan mobil konvensional alias mobil bermesin pembakaran internal (ICE).
BACA JUGA: Hyundai Akan Menggenjot Ekspansi Mobil Hybrid
Selain itu, mobil hybrid, menurut Jongkie, menghasilkan polusi yang lebih rendah karena mesin ICE pada mobil ini jarang beroperasi, yang pada akhirnya dapat membantu Indonesia mengurangi emisi pada 2030.
Mobil hybrid juga dinilai lebih andal karena tidak memerlukan infrastruktur khusus berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) seperti BEV.
Sementara itu pada awal September lalu, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyetujui keputusan pemerintah menyoal insentif mobil hybrid yang tidak akan memberikan insentif untuk kendaraan jenis tersebut pada tahun ini.
"Kami tidak mendukung hybrid mendapatkan subsidi ya," kata Ketua Umum Periklindo, Moeldoko di Jakarta, Rabu.
Periklindo menyatakan hal tersebut agar pemerintah dapat sepenuhnya memberikan dukungan penuh terhadap kendaraan listrik yang memang berfokus pada penggunaan energi bersih sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia atas tujuan pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Saat ini, regulasi yang berlaku untuk mobil hybrid ialah pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen. Hal ini berbeda dengan BEV yang mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP). (ddy/Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tegas! Moeldoko Dukung Pemerintah Tidak Memberi Insentif Mobil Hybrid
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian