jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memiliki visi menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada 2045, dengan pendapatan per kapita USD 30 ribu.
Menko Airlangga mengatakan hal tersebut saat berbicara dalam acara Penn-Wharton Alumni Club University of Pennsylvania Gathering, di Jakarta, Selasa (27/6).
BACA JUGA: Menko Airlangga Sebut Komitmen AS dan Uni Eropa USD 600 Miliar Dukung Zero Emission
"Jadi, sekitar 20 tahun dari sekarang. Indonesia juga memiliki indeks lain termasuk rasio gini, PDB, serta target menjadi negara terbesar kelima di dunia pada 2045."
"Indonesia juga memiliki target ekonomi hijau, yakni penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 93,5 persen di 2045 dan net zero emission di tahun 2060,” ucapnya.
BACA JUGA: Survei JJI: Airlangga Meraih Elektabilitas Tertinggi, Berpeluang Menang di Pilpres
Menko Airlangga optimistis target negara dengan pendapatan tertinggi di 2045 dapat terwujud.
Sebagai gambaran, perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh positif sebesar 5,03 persen pada triwulan I 2023, meski ketidakpastian global masih melanda saat ini.
BACA JUGA: Pemerintah Dorong Program Kemitraan Closed Loop Terus Dikembangkan di Berbagai Wilayah
Hal ini juga menandakan performa ekonomi Indonesia masih lebih baik dan menarik dibanding negara peers maupun negara dengan rating lebih tinggi.
Pertumbuhan tersebut terutama sekali didukung oleh surplus konsumsi rumah tangga, aktivitas ekspor barang dan jasa, serta investasi.
Pada tahun 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita mampu tumbuh sebesar USD 4,783 dan tingkat inflasi masih terjaga di angka 4 persen per Mei 2023.
Sementara itu, rasio utang luar negeri terhadap PDB juga masih tetap stabil di kisaran 30,1 persen pada triwulan I 2023.
Menko Airlangga dalam kesempatan kali ini juga menjelaskan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia menjadi peluang untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Presiden Joko Widodo juga telah memberikan 5 arahan untuk mencapai visi tersebut yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.
“Bonus demografi Indonesia hanya 13 tahun dari sekarang. Jadi, ini kesempatan emas kalau bisa membuat rakyat produktif yang mana kuncinya adalah pendidikan dan kesehatan serta tentu saja kesempatan kerja," ucapnya.
Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM, produktivitas daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan yakni program kartu prakerja.
Sejak dibuka pada masa pandemi 2020 hingga tahun 2022, telah diberikan kepada 16,8 juta penerima yang bersifat inklusif serta tersebar di 514 kabupaten dan kota.
Sedangkan upaya reformasi regulasi dilakukan melalui pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang akan memudahkan dunia usaha, salah satunya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).
Selain itu, pemerintah juga mendigitalkan lisensi bagi sebagian besar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pemerintah saat ini sedang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1/2019 tentang Dana Hasil Ekspor sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dari sisi eksternal.
Selain itu, juga membuka ruang permodalan bagi sektor perbankan nasional untuk mengelolanya di sektor riil serta pemberian insentif bagi pelaku ekspor.
Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang membidik peluang investasi baru melalui IndoPacific Economic Framework (IPEF).
“Indonesia berinisiatif untuk terlibat dalam Indo-Pacific Economic Framework, dimana dengan ini sebenarnya Indonesia terbuka untuk standar yang mau diinvestasikan oleh perusahaan Amerika Serikat."
"Amerika Serikat juga memandang Indonesia sebagai salah satu lokasi strategis untuk mineral kritisnya sekaligus untuk semi konduktor,” kata Airlangga Hartarto. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pantun Menko Airlangga Disambut Heboh 800 Mahasiswa se-Bandung Raya
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang