jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah mempersiapkan peta jalan aksesi atau roadmap sebagai pelengkap untuk bisa menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Rencananya, peta jalan aksesi itu akan diluncurkan pada Mei 2024 dan selanjutnya dilakukan proses penyelerasan kebijakan dan standar regulasi.
BACA JUGA: Airlangga Dinilai Sukses Mengembalikan Kejayaan Golkar
“Kami berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam tiga tahun antara lain Chile, Estonia, Slovenia, Latvia, Lithuania,” kata Menko Airlangga dalam acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia’s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, Rabu (28/02).
Dia menambahkan dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2024.
BACA JUGA: Menko Airlangga Dorong Efisiensi Biaya Logistik Nasional & Peningkatan Produktivitas
Menurut dia ini adalah peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD.
Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
BACA JUGA: Menko Airlangga Pastikan Sektor Pertanian jadi Perhatian Utama Pemerintah
"Indonesia bertekad untuk memperdalam integrasi dan membuka jalan transformatif menuju pertumbuhan dan ketahanan untuk seluruhnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, 33 perwakilan negara anggota OECD turut menyampaikan dukungan bagi Indonesia terhadap proses diskusi aksesi yang akan berlangsung.
Memiliki modalitas sebagai negara demokrasi yang besar, ekonomi yang stabil, dan implementasi good governance, sejumlah negara anggota optimistis Indonesia mampu menjadi keanggotaan penuh OECD.
Selain itu, perwakilan negara anggota tersebut juga meyakini proses aksesi akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai fundamental mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Untuk permulaan pembukaan proses diskusi aksesi ini, dan ini luar biasa karena menjadi rekor keputusan diskusi aksesi yang relatif cepat, dalam 7 bulan saja,” ungkap United Kingdom Ambassadors to Indonesia Dominic Jermey.
Dengan referensi kebijakan dan standar luas di berbagai sektor yang dimiliki OECD, proses aksesi Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul.
Selajutnya, penyesuaian standar dan kebijakan juga akan berpengaruh pada peningkatan tingkat kepercayaan global, peningkatan perdagangan dan investasi, terutama terhadap kolaborasi teknologi dan inovasi, membuka akses pasar bagi ekspor dalam negeri, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan infrastruktur.
Hingga saat ini, OECD sendiri memiliki 38 negara anggota yang mencerminkan sekitar 60% nilai PDB dan perdagangan global. I
ndonesia melengkapi 6 negara kandidat aksesi OECD lainnya yakni Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania dan berpotensi menjadi negara ke-3 yang berasal dari Asia, setelah Jepang dan Korea, serta negara Pertama di Asia Tenggara.
Menjadi Key Partner OECD sejak 2007, Indonesia telah memiliki Framework Cooperation Agreement dan Joint Work Programme, yang disusun berdasarkan prioritas nasional dan kepentingan strategis Pemerintah Indonesia. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tinjau Kawasan Banjir Rob di Pantura, Menko Airlangga Siapkan Strategi Ini
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian