jpnn.com, DELI SERDANG - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah terus mendorong program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit Indonesia, khususnya produk yang dihasilkan oleh pekebun sawit rakyat.
BACA JUGA: OJK Sebut Perbankan Telah Kucurkan Kredit Rp 7,3 Triliun untuk Petani Sawit di Sumsel
Program PSR ditujukan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Dalam program PSR, pada tahun pertama pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 30 juta per hektare dengan maksimal luasan kebun 4 hektare.
BACA JUGA: Luncurkan Program Bantuan Pangan di Jambi, Menko Airlangga Sampaikan Kabar Baik Ini
Untuk tahun kedua dan selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp 500 juta dengan bunga 6 persen per tahun.
“Secara nasional yang kita berikan untuk KUR itu Rp 280 triliun. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan untuk replanting ini tidak berjalan,” tegas Menko Airlangga dalam keterangannya yang diterima, Rabu (31/1).
BACA JUGA: Menko Airlangga: Pelabuhan Patimban Bisa Jadi Center of Gravity untuk Jateng dan Jabar
Penegasan Menko Airlangga itu disampaikan dalam Temu Wicara sekaligus penyerahan bantuan dana PSR di Desa Sialang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (26/1).
Menko Airlangga mengungkapkan sejak awal diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017, Program PSR hingga tahun 2023 telah menyentuh kepada 142.078 pekebun sawit rakyat dengan dana yang disalurkan mencapai sebesar Rp 9,11 triliun dan dengan total areal PSR seluas 326.678 hektare.
Program PSR ini terus didorong pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.
Dalam temu wicara tersebut, Menko Airlangga berdialog langsung dengan para pekebun sawit rakyat yang merupakan penerima bantuan dana Program PSR untuk kemudian mendengarkan aspirasi serta kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh para pekebun.
Menko Airlangga juga mendorong penyaluran KUR dari Bank Sumut kepada pekebun sawit rakyat dari Koperasi Pemasaran Mitra Petani Mandiri.
Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para pekebun dalam memperoleh (KUR) yang mencapai sekitar Rp 25 juta per hektare dan dengan tingkat bunga sebesar 6 persen.
“Sudah due diligent, know your customer jelas, barangnya ada. Saya ingin ini menjadi contoh,” kata Menko Airlangga.
Kehadiran Menko Airlangga disambut hangat oleh para pekebun sawit rakyat.
Perwakilan pekebun menyampaikan rasa terima kasih kepada Menko Airlangga yang juga merupakan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Sebab, keberadaan Program PSR ini sangat bermanfaat untuk para pekebun sawit rakyat.
Bantuan Program PSR diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar ke depannya untuk para pekebun sawit rakyat dan hasilnya dapat bersaing secara harga dan kualitas di pasar lokal dan global.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyaksikan penyerahan secara simbolis bantuan dana Program PSR yang akan disalurkan, yakni sebesar Rp 7,38 miliar kepada 116 pekebun dengan total areal seluas 246,32 hektare.
Penerima simbolis bantuan dana Program PSR tersebut berasal dari Kabupaten Batubara dan tergabung ke dalam 3 koperasi, yakni Koperasi Pemasaran Rukun Bersama, Koperasi Produsen Mitra Usaha Mandiri Rambai Jaya, dan Koperasi Semangat Rambai Baru.
Menko Airlangga juga berkesempatan untuk ikut melakukan kastrasi yakni kegiatan atau pekerjaan membuang bunga pada tanaman yang belum menghasilkan sampai dengan umur 25 bulan agar tidak mengganggu pertumbuhan vegetatif tanaman.
Kegiatan kastrasi dilakukan di lokasi kebun kelapa sawit milik anggota Koperasi Pemasaran Mitra Petani Mandiri Kabupaten Deli Serdang.
Menko Airlangga menyampaikan aspirasi yang didapat dari hasil temu wicara dengan para pekebun sawit akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan realiasi Program PSR ke depan.
Dia menegaskan program PSR diberikan kepada pengusul yang status tanahnya clean and clear dan memiliki sertifikat HGU.
“Pemerintah sendiri sekarang sedang mempelajari yang keterlanjutan lahan dari kehutanan, di mana keterlanjuran ini diharapkan bisa diselesaikan targetnya tahun ini kita bisa selesaikan sehingga akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting ini,” pungkas Menko Airlangga. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi