jpnn.com, KUTA - Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kesejahteraan tenaga kerja melalui perlindungan hingga penyediaan platform untuk peningkatan kemampuan para tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri saat ini terus menjadi perhatian pemerintah.
Sebab, tenaga kerja dan pemerintah merupakan mitra pembangunan. Bahkan, produktivitas industri juga bergantung pada akuntabilitas dan kerja keras para tenaga kerja.
BACA JUGA: Menaker Ida Sambut Peran L20 bagi Keberlangsungan Usaha di Masa Depan
“Adopsi keterampilan baru sangat penting. Selama tahun-tahun awal pandemi, sekitar 255 juta tenaga kerja penuh waktu hilang dan mengakibatkan penurunan pendapatan tenaga kerja global sebanyak 8,3 persen tahun ini,” ungkap Menko Airlangga di acara Labour20 (L20) Summit yang digelar di Kuta, Bali, Senin (14/11).
BACA JUGA: Pendidikan Vokasi Harus Terhubung dengan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja
Menko Airlangga foto bersama dengan delegasi G20 yang menghadiri acara Labour20 (L20) Summit yang digelar di Kuta, Bali, Senin (14/11). Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian.
Di era digitalisasi yang tak terbendung lagi saat ini, lanjut Menko Airlangga, peningkatan kerangka perlindungan sosial menjadi hal yang sangat penting.
Selain itu, terdapat kebutuhan untuk membangun kembali keterampilan tenaga kerja baru dan melatih kembali yang sudah ada agar mampu beradaptasi dengan sifat pekerjaan baru.
BACA JUGA: Sandiaga Uno Menargetkan Sektor Pariwisata Menyerap 4,4 Juta Tenaga Kerja Baru
“Memperoleh keterampilan baru adalah inti dari tema L20, yang menekankan pada pentingnya pemulihan tenaga kerja dan pekerjaan agar mereka lebih tahan terhadap guncangan di masa depan,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga juga menyampaikan program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah telah dirancang memenuhi tujuan tersebut serta mampu untuk mempersiapkan generasi berikutnya dengan perangkat pengetahuan baru dan pada saat yang bersamaan mampu meningkatkan inklusi keuangan.
“Hingga saat ini, program tersebut telah menyalurkan lebih dari Rp 34 triliun kepada lebih dari 14 juta orang, di mana 50 persen adalah perempuan,” beber pria yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu.
Airlangga mengemukakan pandemi Covid-19 telah mengajarkan untuk tidak mengabaikan peran perlindungan bagi tenaga kerja.
Melalui pelatihan ulang melalui pelatihan kejuruan berkelanjutan, lanjut Menko Airlangga, pemerintah meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja agar lebih mudah beradaptasi dengan perubahan.
Dia juga menjelaskan Indonesia telah mewajibkan untuk mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 persen penyandang disabilitas dari total tenaga kerja.
Di samping itu, untuk membentuk pertumbuhan dan produktivitas yang berkualitas, pelaku usaha perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tenaga kerja dan penyandang disabilitas.
“Kita perlu memastikan tempat kerja yang inklusif," tegasnya.
Menurutnya, dengan inklusivitas tersebut maka lingkungan kerja yang kondusif dan produktivitas yang lebih tinggi lebih mungkin tercapai.
Dia pun berharap agar L20 dapat berkontribusi pada upaya bersama dalam mempromosikan pekerjaan inklusif.
Di bagian lain, Menko Airlangga menjelaskan unsur tenaga kerja sangat penting dan utama dalam berbagai perjanjian internasional.
Sebagai salah satu engagement group G20, Forum L20 telah menyampaikan aspirasinya dengan menyerahkan komunike kepada pemerintah beberapa waktu yang lalu.
General Secretary of International Trade Union Confederation Sharan Burrow pada sesi tersebut turut menyampaikan terima kasih atas komitmen Menko Airlangga serta apresiasi dan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan peningkatan keahlian bagi tenaga kerja. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi