NUSA DUA – Pemerintah pusat menilai kepedulian pemerintah daerah (Pemda) dalam hal pemberantasan dan penanggulangan HIV/AIDS masih minimPadahal, dari tahun ke tahun jumlah pendrita HIV/AIDS terus bertambah.
Menko Kesra Aburizal Bakrie saat memberikan paparan pada pertemuan Gubernur dalam rangkaian Kongres Internasional AIDS se-Asia dan Pasifik (ICAAP) ke-9 di Conrad Hotel, Nusa Dua, Bali, Senin (10/8) mengungkapkan, hingga saat ini terdapat lebih dari 200 ribu penderita HIV/AIDS di Indonesia
BACA JUGA: Parlemen Asia Bahas Korupsi di Jakarta
“15 persen diantaranya malah sudah AIDS,” sebut Aburizal yang juga Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).Selain para gubernur dan para wakil gubernur, hadir pula dalam pertemuan itu Mendagri Mardiyanto selaku wakil ketua KPK, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, serta Sekretaris KPA Nasional Nafsiah Mboi.
Menurut Aburizal, data terakhir hingga Maret 2009 lalu penderita AIDS sudah mencapai angka 23.623 jiwa
Sayangnya, kata menteri yang biasa disapa dengan nama Ical itu, belum ada angka pasti tentang penderita HIV/AIDS meski makin lama jumlahnya makin bertambah
BACA JUGA: Polisi Usut Keterlibatan Mujahri
Sebab, selama ini keluarga maupun penderita enggan melaporkan diri karena persoalan stigma yang ada di masyarakat tentang AIDS.“Jadi ini perkiraan awal karena masih banyak yang belum terpantau
BACA JUGA: BPS Bilang Bisnis Meningkat
Jumlah ini tergantung pada pelaporan karena masih banyak yang enggan melapor karena persoalan stigma tentang HIV/AIDS,” sambungnya.Menteri yang juga politisi Golkar ini menilai kepedulian Pemda dalam penanggulangan AIDS masih minimBahkan anggaran untuk penanggulangan AIDS rata-rata hanya mencapai Rp 1 miliar“Padahal penderita harus terus minum anti retroviral dan itu butuh dana besar,” ulasnya.
Karenanya Ical meminta Pemda untuk mengefektifkan KPA di daerah yang rata-rata diketuai oleh para wakil Gubernur“Kalau perlu libatkan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dalam kepengurusan maupun aktifitas KPA di daerahKarena mereka tahu tentang AIDS,” cetus Ical.
Dalam kesempatan sama, Mendagri mengatakan bahwa terdapat tantangan dalam pengalokasian dana APBD untuk penanggulangan AIDSBahkan belum tentu usulan Pemda soal dana penanggulangan AIDS di APBD bisa diterima DPRD.
“Selama ini belum ada koordinasi dan sinkronisasi di tingkat PemdaSelian itu ketergantungan pada negara donor dalam membiayai penanggulangan HIV/AIDS masih terlelu dominan,” ujarnya.
Meski demikian Mendagri tetap meminta agar para Gubernur bisa mendorong para bupati/walikota untuk mengalokasikan dana penanggulangan HIV/AIDS dalam APBD“Bahkan kalau bisa didorong sampai tingkat Anggaran Pendapatdn dan Belanja Desa,” cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Belum Pastikan Panggil Pejabat KPK
Redaktur : Tim Redaksi