jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mendorong percepatan program penanganan penyakit stunting dan kurang gizi pada anak dengan cara keroyokan antarkementerian dan lembaga secara sinergis.
"Semua kementerian dan lembaga harus bergerak bersama-sama mengatasi masalah penyakit stunting. Dengan inilah perlu dikoordinasikan agar intervensi program yang dijalankan lebih efektif dan maksimal dalam menangani stunting," ujar Puan, usai rakor tingkat menteri (RTM) tentang stunting di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (24/7).
BACA JUGA: Menko PMK Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Pendidikan Keluarga di HAN 2017
Rakor ini dihadiri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, serta para pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan daerah tertinggal, BKKBN serta KSP dan PNP2K.
Puan mengatakan, dalam target RPJMN hingga 2019 akan diupayakan agar persentase penyakit stunting bisa ditekan terus hingga mendekati batas minimal yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen dari jumlah bayi dalam satu negara.
BACA JUGA: Mbak Puan Lepas Peserta Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan
Ada pun pada 2016, kata Puan, angka stunting Indonesia sudah turun dari sebelumnya 32,9 persen pada 2015 menjadi 27,5 persen pada 2016.
"Makanya dibutuhkan percepatan program yang terkoordinasikan. Tidak parsial dan sendiri-sendiri. Bukan hanya Kementerian Kesehatan saja tapi juga kementerian lain seperti Kementerian Desa, Kementerian PU, BKKBN dan seterusnya," imbuh Mbak Puan.
BACA JUGA: Menko PMK Optimistis Rehabilitasi Gempa Aceh Tuntas 2018
Menko PMK mengatakan bahwa stunting juga bukan hanya faktor kekurangan gizi saja. Namun ada juga faktor sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, termasuk masalah pelayanan-pelayanan kesehatan di sebuah wilayah. Karena itulah, maka koordinasi dan intervensi dari semua kementerian lembaga harus dilakukan secara terkoordinasi.
Puan menambahkan, sejauh ini sudah ada pemetaan tentang daerah-daerah mana saja yang akan menjadi prioritas penanganan stunting tahun 2017. Ada sekitar 50-60 kabupaten yang akan diintervensi tahun 2017 kemudian tahun 2018 naik lagi menjadi sekitar 150 kabupaten/kota.
"Ada empat kabupaten/kota yang jadi pilot project dalam menangani stunting ini. Yakni Kulonprogo, Klaten, Banggai, dan Lombok Barat. Di empat kabupaten ini komitmen kepala daerahnya sangat bagus," ucap Puan.
Pada kesempatan sama, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, dalam melaksanakan program menangani stunting, ada dua jenis intervensi yang dilakukan, yakni dengan spesifik dan eksklusif. Untuk program spesifik misalnya pemberian ASI minimal tiga bulan pertama bagi bayi, kemudian memastikan adanya gizi pada bayi dan sebagainya. Sedangkan program yang sifatnya eksklusif misalnya pembangunan sanitasi air, penyediaan air bersih, serta memastikan adanya jaminan sosial kesehatan.
"Inilah yang harus dibangun secara bersama-sama antarkementerian dan lembaga. Sebab masalah stunting termasuk sangat penting untuk ditangani karena terkait juga dengan kecerdasan anak," kata Nila. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbak Puan Beda Sikap dengan Menhan Ryamizard soal WNI Terpapar ISIS
Redaktur & Reporter : Adek