Menko PMK Mantapkan Program Bantuan Pangan Non-Tunai

Senin, 06 Februari 2017 – 14:26 WIB
Rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/2). Foto: source for JPNN.com

jpnn.com - jpnn.com -Pemerintah terus menggenjot program bantuan pangan non-tunai. Program ini sebagai bentuk perhatian konkret kepada masyarakat yang akan terus dimatangkan.

Salah satu cara agar pogram ini semakin merakyat adalah melalui sistem e-Warong yang sudah siap diterapkan di 44 kota di Indonesia.

BACA JUGA: Canda Tawa Warnai Penyerahan 1.190 KIP di Yogyakarta

"Jumlah penerima manfaat program bantuan pangan non-tunai pada 2017 mencapai 1,4 juta jiwa. Meningkat dibanding 2016 sebanyak 1,25 juta jiwa," ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan, Maharani, dalam rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/2).

Rakor dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardjojo, Ketua OJK Muliaman Hadad, Kepala Kantor Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas, serta sejumlah pejabat lainnya.

BACA JUGA: Menko PMK: FRI Harus Hasilkan Formula Riset dan Inovasi

Mbak Puan mengatakan, bantuan pangan non-tunai merupakan program yang dikomparasi dari sistem subsidi pangan, seperti penyaluran beras sejahtera (rastra). Dalam program ini, penerapannya memakai sistem akses e-Warong melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Puan menambahkan, nilai bantuan dalam program ini sebesar Rp110 ribu per bulan. Masyarakat penerima manfaat hanya bisa menukarkan dengan produk pangan dan bahan pokok. Bantuan distribusi pangan melalui KKS akan disalurkan melalui 7.733 e-Warong KUBE dan agen yang berbasis toko maupun RPK (Rumah Pangan Kita).

BACA JUGA: Menko PMK Jamin Kesiapan Asian Games 2018 On The Track

KKS sendiri memiliki fitur elektronik dan tabungan yang berfungsi sebagai kartu perbankan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan layanan Keuangan Digital (LKD).

Menko PMK menuturkan bahwa program bantuan pangan non-tunai memiliki banyak keunggulan karena masyarakat miskin diberikan kebebasan untuk memilih jenis pangan yang akan ia beli dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Dan dalam uji coba, masyarakat memilih beras premium daripada beras medium, meskipun harga beras premium lebih mahal daripada harga medium. Mereka akan bawa kartu combo atau KKS dan bisa menukar membeli beras dan telur juga makanan primer lain seperti gula dan minyak. Kami pertimbangkan nutrisi dan kesehatan masyarakat harus dipenuhi," lanjut Puan.

Meski demikian, Puan menjelaskan sistem e-Warong ini merupakan konvensi dari sistem sebelumnya. Jadi kabupaten lain yang tidak termasuk dalam 44 Kabupaten pelaksana tahun ini tetap reguler seperti sebelumnya.

Sementara itu, Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyalurannya bantuan pangan non-tunai akan melibatkan penjual kelontong di pasar dan toko, sekaligus bekerja sama dengan warung-warung setelah diverifikasi oleh OJK. "Sehingga mereka tidak mati bisnisnya," ujar Khofifah.

Dalam kartu combo yang akan diterima, akan ada menu-menu untuk dipilih masyarakat penerima manfaat, seperti Bantuan Pangan, Bantuan LPJ, dan sebagainya. "Nanti akan terkoneksi dan terlihat sudah dipakai berapa dan fungsinya sebagai saving account. Nanti bisa kredibel untuk diikuti dengan buku tabungan dan terkoneksi dengan empat bank negara," ujar Khofifah. (adk/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbak Okky Soroti Kinerja Pemerintah Atasi Gizi Buruk


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler