jpnn.com, JAKARTA - Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo.
Instruksi tersebut ialah penyaluran bantuan sosial (bansos) harus selesai dalam dua pekan terakhir di bulan Februari.
BACA JUGA: Pria Ini Sudah Ditangkap, yang Kenal Siap-Siap Saja
"Jadi, jangan sampai lewat bulan ini," kata Muhadjir Effendy saat memimpin rapat tingkat menteri percepatan bansos 2022, Kamis (17/2).
Mantan mendikbud ini meminta Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbudristek agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir bulan Februari.
BACA JUGA: Mensos Risma Ungkap Masih Ada Triliunan Rupiah Dana Bansos yang Tertahan
Menko PMK meminta kepada seluruh pihak untuk berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses admistrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu I Februari.
Khusus untuk Kemendagri agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI/Polri diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit.
BACA JUGA: Menko PMK: Isoter Boleh-Boleh Saja, tetapi...
Sosialisasi juga ditekankan Menko Muhadjir agar dilakukan kementerian/lembaga dan pemda melalui berbagai media informasi. Pastikan keluarga penerima mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
“Bansos yang dikelola kemensos yaitu program sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum Maret 2022. Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan Kementerian Sosial,” kata Muhadjir.
Lebih detail, langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk PKH tahap I disalurkan Bank dimulai 21 Februari 2022. Sementara, untuk percepatan salur bansos, khusus program sembako disalurkan melalui PT Pos rapel Januari-Maret. Salur sembako direncanakan mulai 22 Februari 2022.
Adapun bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu bantuan langsung tunai (BLT) desa juga akan dilakukan percepatan salur.
Sehubungan dengan program Indonesia pintar (PIP), Menko Muhadjir menekankan agar mempercepat upaya penyaluran, sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan salur dan dipastikan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.
Terkait hal-hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP, seperti data NIK siswa yang belum padan antara Dapodik dan Dukcapil agar segera disinkronkan termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung (memerlukan kuasa).
Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan penyalur bansos, dalam hal ini bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari. Terhadap bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan.
“Untuk Himbara dan BSI bersama pemda harus segera menyelesaikan bansos 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini bisa diselesaikan,” kata Menko Muhadjir Effendy. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Mesya Mohamad