jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan bantuan sosial pangan 2018 akan dibagi menjadi dua, yaitu bantuan sosial rastra dan bantuan pangan nontunai. Persiapan bansos rastra akan difokuskan pada Januari ini dengan total sasaran 14.213.928 KPM yang berlokasi di 470 kabupaten/kota.
Sedangkan terkait bantuan pangan nontunai (BPNT), di bulan Januari ini targetnya menyasar 1.286.194 KPM yang berlokasi di 44 kota. Sementara kebutuhan e-warong dan EDC yang diperlukan di bulan Januari ini sebesar 7.540 unit.
BACA JUGA: Ini Peran Ibu Kekinian di Mata Menko Puan
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani di kantornya, Selasa (16/1).
Selain membahas soal pelaksanaan bantuan sosial pangan 2018, rapat koordinasi di Kemenko PMK ini juga mengevaluasi pelaksanaan subsidi dan bantuan pangan 2017.
BACA JUGA: HKSN 2017, Puan: Intisari Pancasila adalah Gotong Royong
Pada tahun 2018, transformasi rastra menjadi BPNT akan dilakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Transformasi ini akan membangun kebiasaan masyarakat untuk menabung, mengubah perilaku konsumtif menjadi produktif dan dari masyarakat bertransaksi tunai menjadi cashless society.
"Terkait e-warong, bulan Januari ini akan disiapkan sesuai dengan rasio 1:250 dan 2 Unit/Kelurahan. Bank Penyalur, Kemensos dan Kemdagri agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada KPM BPNT. Target bulan ini sebesar 1.286.194 harus tetap terealisasi dan tanggal 20 Januari kita sepakati beras sudah sampai di Pemda masing-masing,” kata Puan.
BACA JUGA: Menko Puan: Butuh Kemauan Bersama untuk Cegah Karhutbunla
Program Bantuan Pangan merupakan upaya pemerintah untuk menyangga kualitas hidup masyarakat tidak mampu. Intervensi Pemerintah dalam bentuk bantuan sosial berperan menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.
Oleh karena itu, pemerintah serius mengambil sejumlah langkah yang diharapkan bisa menyempurnakan pelaksanaan BPNT di tahun ini. Langkah-langkah tersebut misalnya memastikan agar data KPM tepat sasaran, memastikan e-Warong sudah tersedia dan beroperasi efektif, sosialisasi dan edukasi kepada KPM agar berjalan dengan baik. “Pemerintah menginginkan pelaksanaan Bansos Rastra dan BNPT di tahun 2018 ini terasa lebih baik daripada tahun sebelumnya,” tutur Puan.
Hadir dalam rakor ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Dirut BRI Suprajarto, Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tb. Achmad Choesni. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Menteri Teken SKB Percepatan Dana Desa
Redaktur & Reporter : Adek