jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan (karhutbunla) di Indonesia memerlukan kerja sama semua pihak.
Tidak hanya kementerian dan lembaga terkait, tapi juga pemerintah daerah (pemda), pelaku usaha, dan pemilik lahan.
BACA JUGA: Pelajar dari 34 Provinsi Dapat Penghargaan GNRM
Selama ini, kebakaran yang terus berulang setiap tahun sudah menjadi masalah nasional. Dampak kebakaran itu juga sampai ke Malaysia dan Singapura.
“Permasalahan karhutbunla membutuhkan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan. Mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Karhutbunla tidak akan pernah selesai apabila satu pihak memadamkan tapi ada pihak lain yang membakar dan ada pihak lain yang tidak peduli. Tugas kita bersama untuk dapat membangun kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kebun, dan lahan,” kata Puan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan Karhutbunla Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (19/12).
BACA JUGA: Empat Menteri Teken SKB Percepatan Dana Desa
Menurut Puan, biaya untuk menangani kerusakan, kerugian, pemadaman, dan pemulihan jauh lebih banyak dibanding investasi pencegahan.
Puan juga mengajak semua pihak mewaspadai perubahan cuaca pada 2018. Dengan begitu, upaya mitigasi bisa dipersiapkan secara maksimal.
BACA JUGA: Ketika Mbak Puan Belah Duren
“Sudah bukan saatnya lagi kalau setiap terjadi kebakaran (hutan, kebun, dan lahan) kita jadi saling menyalahkan,” imbuh Puan.
Masalah karhutbunla yang sangat rumit itu membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No.11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Dalam inpres itu, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, beserta kementerian/lembaga terkait bertugas merumuskan strategi dan upaya yang jitu mencegah karhutbunla.
Mulai upaya pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan setelah kebakaran.
Kemenko PMK dalam inpres itu sesuai tugas pokok dan fungsinya diberi tugas membantu Kemenko Polhukam.
Menurut Puan, rakernas itu merupakan forum strategis untuk mengeksplorasi berbagai substansi penanganan karhutbunla.
Puan mengatakan, ada beberapa substansi yang perlu dieksplorasi dalam rakernas itu.
Di antaranya, upaya penguatan kapasitas lingkungan, langkah mitigasi, deteksi kebakaran dan early warning system, memperkuat kapasitas pemadaman, memperkuat pengawasan, dan penegakan hukum.
Dia berharap rakernas itu menghasilkan kebijakan dan rencana aksi yang efektif untuk menangani karhutbunla.
Di sisi lain, Rakernas Karhutbunla 2017 dibuka secara resmi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Acara itu juga dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kepala BMKG, jajaran pemerintah daerah, jajaran TNI/Polri, pelaku usaha, serta asosiasi dan perwakilan negara sahabat. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buka Rapimnas Kadin, Menko PMK Akui Swasta Punya Banyak Kaki
Redaktur & Reporter : Adek