Menkominfo Minta Penyelenggara Layanan SKKL Berkolaborasi Demi Kepentingan Nasional

Jumat, 04 Februari 2022 – 17:25 WIB
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan tata kelola SKKL di Indonesia harus berjalan lebih baik dan lebih teratur untuk mendukung agenda transformasi digital nasional. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong mitra kerja untuk melakukan konsolidasi agar ekosistem industri telekomunikasi lebih baik.

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan tata kelola Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Indonesia harus berjalan lebih baik dan lebih teratur untuk mendukung agenda transformasi digital nasional.

BACA JUGA: Menkominfo Johnny: Rayakan Imlek 2022 secara Sederhana 

Upaya itu didukung selain dari sisi pemerataan dan percepatan pembangunan infrasturktur digital.

“Transformasi digital ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, juga untuk kepentingan perusahaan nasional kita. Inilah prasyarat utama, dan sekarang waktunya konsolidasi, khususnya di industri telekomunikasi,” ujarnya dalam Rapat SKKL bersama operator seluler di Hotel Kempinsky Jakarta Pusat, Jumat (04/02/2022).

BACA JUGA: Menkominfo Sebut Ada 97 Juta Pekerjaan Baru Bakal Muncul

Johnny meminta seluruh penyelenggara layanan telekomunikasi fiber optik khususnya SKKL berkolaborasi dan berkonsolidasi untuk mempercepat transformasi digital yang sedang berlangsung.

"Sekarang waktunya konsolidasi, khususnya di industri telekomunikasi. Karena kita sedang masuk ke tahap baru yakni transformasi bahkan akselerasi transformasi digital,” ajaknya.

BACA JUGA: Kabar Baik dari Menkominfo, Ada Kaitannya dengan Pengembangan Metaverse

Menurutnya, salah satu tantangan pengelolaan SKKL adalah ketidakberimbangan antara bandwith domestik dan internasional per kapita.

Dia membeberkan data, pada 2019, kapasitas bandwidth per kapita hanya berkisar 0,063 akibat luas wilayah negara dan jumlah penduduk Indonesia yang besar.

Kapasitas bandwidth per kapita membuat Indonesia memiliki rangking yang cukup rendah di ASEAN.

“Pemerintah memproyeksikan pada 2025 kebutuhan kapasitas bandwidth sebesar 55 Tbps. Pada 2020 kapasitas kita baru 18,1 Tbps, berarti kita butuh besar sekali kapasitasnya, tiga kali lipat kapasitas yang ada di 2020 dalam empat atau tiga tahun kedepan. Karena kebutuhannya begitu besar, maka tata kelolanya juga harus besar, harus baik,” tegas Johnny.

Menkominfo menegaskan saat ini pemerintah berupaya untuk memperjuangkan kepentingan negara dan masyarakat. Namun, tetap memperhatikan perkembangan industri.

“Pemerintah ingin memastikan kepentingan negara tidak mungkin dicapai tanpa kepentingan lainnya terpenuhi atau yang sering disebut dengan mutual benefit. Kita pangsa besar, bangsa besar, potensi besar yang harus kita terjemahkan dengan baik,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny saat ini tahap baru akselerasi transformasi digital harus menjadi agenda besar di Indonesia. (mcr10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler