jpnn.com - JAKARTA - Kisruh Partai Golongan Karya (Golkar) diyakini beberapa kalangan mampu mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia.
Menanggapi ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, berharap kelompok-kelompok berkepentingan di Golkar segera rukun. Pasalnya, ia melihat partai berbendera kuning itu sebagai aset bangsa.
BACA JUGA: SBY Ajak Masyarakat Perkokoh Kerukunan
"Golkar ini kan memang aset bangsa, sudah berapa pemimpin negara yang dihasilkan dari Golkar, kita tidak ingin Golkar rusak karena kepentingan orang per orang," ujar Tedjo.
Dia tidak membantah jika kericuhan di dalam tubuh partai berlambang pohon mempengaruhi jagat politik di Indonesia. Hanya saja, pengaruh kisruh tidak begitu saja langsung membuat gaduh perpolitikan.
BACA JUGA: Jokowi: Damai di Langit, Damai di Bumi dan Damai di Hati
"Tidak secara langsung," katanya.
Pemerintah berharap perpolitikan di Indonesia bisa berjalan adil. Sesuai dengan kompetensi dan kecakapan dari orang-orang di parpol. Bukan menjadi alat bermain dari segelintir orang yang berkepentingan. Sebab nantinya mereka akan mempengaruhi kepentingan lebih besar lagi.
BACA JUGA: Kemenag Sodorkan Tiga Opsi terkait Kolom Agama di KTP
Terlebih, Tedjo mengatakan sebentar lagi akan ada pemilihan kepala daerah secara langsung. Dirinya tak menginginkan Golkar gagal mengikuti pilkada karena syarat berpartisipasi tak dapat dipenuhi.
"Makanya sebelum pilkada ini dilakukan, kita mengharapkan Golkar bisa islah," lanjut Tedjo.
Pengadilan sebagai opsi untuk menentukan siapa pemimpin Golkar tidaklah perlu. Sebab, jika maju ke meja hijau, dikhawatirkan keadaan partai berbendera kuning itu akan memburuk.
Solusinya, Tedjo menganjurkan para petinggi partai untuk duduk bersama. Mereka harus bisa bermusyawarah dan bermufakat menghadapi permasalahan semacam ini.
"Ke depankan itu, daripada melalui proses hukum. Tapi diperlukan kebesaran jiwa masing-masing kelompok yg berkepentingan," kata Tedjo.
Perpolitikan di Indonesia saat ini diwarnai berbagai peristiwa. Yang menarik perhatian adalah munculnya tandingan-tandingan sebagai aksi protes dari kubu oposisi. Meski demikian, fenomena ini ditanggapi Tedjo sederhana.
Menurut dia tidak perlu meributkan permasalahan sedemikian rupa. Terlebih, politik sejatinya adalah alat negara. Bukan milik orang tertentu saja.
Tak sedikit pula yang menginginkan agar dinamika politik tak menganggu jalannya pembangunan di Indonesia. Tedjo mengaku sudah bertemu dengan tokoh-tokoh partai politik seperti Prabowo dan lain-lain.
"Baik dari Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih, sebetulnya mereka tidak mengharapkan ada kelompok tapi kita bersatu membangun bangsa ini," tutur Tedjo.
Pemerintah bersedia menerima kritik jika ada hal yang dirasa kurang. Tugas parlemen juga untuk memberikan masukan sebagai sesama penyelenggara negara. Intinya, jangan sampai rakyat merasa terganggu dengan perlambatan pembangunan.
"Marilah kita membangun bangsa ini, politisi juga menginginkan hal ini. Bukan masalah besar, asalkan dgn kesepakatan, pikiran dan hati mau bersatu lagi kita akan membangun bangsa," tukasnya. (adn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Bansos Untuk LSM dan Ormas Diseleksi Ketat
Redaktur : Tim Redaksi