jpnn.com - JAKARTA - Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu hingga saat ini belum terselesaikan. Bahkan hingga pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan baru Joko Widodo, kasus ini kembali dipertanyakan.
Terkait itu, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno tidak memberikan jawaban yang tegas. Ia hanya menyatakan pemerintah akan menyelesaikannya.
BACA JUGA: Anggap Kekerasan Politik di Golkar tak Beradab
"Kan kita sudah rekonsiliasi. Kita selesaikan dengan sebaik-baiknya rekonsiliasi, ini kita lanjutkan. Jangan mundur lagi ke belakang, negara ini makmur ke depan, bukan hanya mencari salahnya di sana sini. Jadi ayo perbiki bangsa ke depan," ujar Tedjo di Jakarta, Senin, (1/12).
Tedjo menyatakan pemerintah tidak berencana membuat tim khusus untuk menyelesaikan pelanggaran kasus HAM
masa lalu. Karena tim itu sudah ada sejak zaman pemerintahan sebelumnya.
BACA JUGA: Dinyatakan Lulus, Ratusan Honorer K2 Protes tak Diberi NIP
Ia menyatakan presiden pun belum memberikan arahan khusus terkait hal tersebut. Dikonfirmasi terkait berkas perkara kasus pelanggaran HAM masa lalu yang mondar-mandir di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, Tedjo enggan mengomentarinya.
"Ya itu nanti kita bicarakan lah," tandasnya. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi Kutuk Bandit Pemeras TKI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Airlangga: Munas Golkar Ingin Direkayasa
Redaktur : Tim Redaksi