Menkumham Bicarakan Peningkatan Kerja Sama dengan Dubes Uni Eropa

Sabtu, 10 Juni 2017 – 20:19 WIB
DIALOG: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk RI Mr Vincent Guérend di Jakarta, Jumat (9/6). Foto: Humas Kemenkumham

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, kerja sama antara Indonesia dengan Uni Eropa telah berlangsung sejak lama. Kerja sama tersebut dipengaruhi oleh hubungan antara Uni Eropa dengan ASEAN.

Nah, sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara. “Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama Uni Eropa dan ASEAN telah berjalan kurang lebih 30 tahun yang lalu,” ujar Yasonna, Sabtu (10/6).

BACA JUGA: Ditjen AHU Gandeng KemenPAN-RB Benahi Kantor BHP

Indonesia terlibat dalam penandatanganan kerja sama ASEAN dan Uni Eropa pada 1980. Kerja sama itu meliputi bidang perdagangan, ekonomi, dan pembangunan sebagai dasar untuk dialog kelembagaan.

Indonesia dan Uni Eropa juga telah menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation atau Partnership and Cooperation Agreement (PCA) pada 2009. PCA itu diratifikasi oleh kedua belah pihak pada 2014 dan berlaku mulai Mei 2014.

BACA JUGA: Ditjen AHU Dorong PPNS BPOM Seriusi Penyelesaian Sengketa Konsumen

PCA menjadi instrumen utama yang mencakup berbagai aspek kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa. Bahkan, sebelum PCA, Indonesia dan Uni Eropa telah memiliki beberapa kerja sama di berbagai bidang.

Selain itu, ada pula dialog yang bertujuan melawan terorisme dan deradikalisasi, keamanan maritim, pencegahan obat-obatan terlarang, melawan kejahatan transnasional dan lintas batas, antikorupsi, bina damai, dan manajemen bencana.

BACA JUGA: Kemenkumham Matangkan Aturan Rehabilitasi WBP Pecandu Narkoba

Sedangkan dalam bidang kemanusiaan, Indonesia dan Uni Eropa telah menyelenggarakan dialog resmi yang pertama kali diselenggarakan pada 2009. “Dialog keenam yang diselenggarakan pada Juni 2016 mendiskusikan isu-isu keadilan, sentencing policy, migrasi, ekstremisme, hak-hak disabilitas, hak-hak minoritas, dan hak asasi manusia dalam berbisnis,” kata Yasonna

Sebelumnya, Yasonna memenuhiundangan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend di Jakarta, Jumat (9/6). Pertemuan itu sebagai bukti bahwa kerja sama kedua belah pihak makin erat.

Acara yang berlangsung penuh keakraban bersama dengan 21 para duta besar tersebut bertujuan mempererat hubungan antara Kemenkumham dengan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Yasonna menjelaskan, hubungan Indonesia dan Uni Eropa mencapai titik penting saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Brussels pada 21 April 2016.

Saat itu, Presiden Jokowi bertemu dengan ketiga presiden dari institusi-institusi Uni Eropa. “Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarkeduanya,” ucapnya

Sementara Guerend menyampaikan menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara Uni Eropa dengan Kemenkumham. Salah satunya mengenai indikasi geografis.

Dia juga menyampaikan ucapan selamat karena kopi gayo Aceh teregistrasi dalam indikasi geografis di Eropa.“Semoga hal itu dapat memacu industri menengah yang ada di Indonesia untuk berkembang,” ujar Guerend. (adv/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sulut Kebanjiran WNA, Imigrasi Terus Waspada


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler