Menkumham: Kopi Gayo Resmi Memperoleh Pengakuan Uni Eropa

Sabtu, 10 Juni 2017 – 23:23 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Foto: dokumentasi pribadi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menghadiri undangan Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta, Jumat (9/6). Ada kabar gembira ketika Menteri Yasonna bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend.

Menurut Yasonna, perwakilan Uni Eropa pada pertemuan itu menyampaikan pengakuan mereka pada kopi gayo dari wilayah Aceh Tengah. Kini, kopi gayo telah resmi terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Eropa.

BACA JUGA: Menkumham Bicarakan Peningkatan Kerja Sama dengan Dubes Uni Eropa

Yasonna mengatakan, penerbitan sertifikat Indikasi Geografis untuk kopi gayo menjadi bukti eratnya kerja sama Indonesia dengan Eropa. “Terima kasih atas kerja sama  yang telah terjalin produk Indikasi Geografis Indonesia dengan Uni Eropa,” ujar Yasonna, Sabtu (10/6).

Lebih lanjut Yasonna mengatakan, Dubes Vincent Guerend pada kesempatan itu juga menyampaikan juga rasa terima kasihnya atas kerja sama yang telah terjalin selama ini dengan Indonesia, termasuk dalam hal Indikasi Geografis. Vincent juga menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia karena kopi gayo telah terdaftar dalam Indikasi Geografis di Eropa.

BACA JUGA: Ditjen AHU Gandeng KemenPAN-RB Benahi Kantor BHP

“Semoga hal itu dapat memacu industri menengah yang ada di Indonesia untuk berkembang,” ujarnya menirukan ucapan Vincent  Guerend.

Selain itu, Yasonna juga membahas isu-isu aktual yang terjadi di Indonesia, terutama di bidang proses penyusunan peraturan perundang-undangan, kesetaraan gender dan HAM. Hal itu dalam rangka melengkapi aturan baru soal penerapan hukuman mati yang tertuang di Rancangan Undang-Undang (RUU) Revisi KUHP.

BACA JUGA: Ditjen AHU Dorong PPNS BPOM Seriusi Penyelesaian Sengketa Konsumen

Yasonna juga berbicara tentang upaya memajukan HAM di Indonesia. “Bahkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam melindungi seluruh warga negara termasuk kaum minoritas,” tuturnya.

Mantan legislator PDI Perjuangan itu juga menyinggung tentang deregulasi demi kemudahan berbisnis. Dia menegaskan, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo terus melakukan deregulasi aturan berbisnis agar investasi mengalir dan investor dari negara lain makin berminat menanamkan modal di berbagai daerah Nusantara.

Yasonna menegaskan, Presiden Jokowi sudah berulang kali melontarkan upaya tentang deregulasi aturan bisnis agar Indonesia semakin kompetitif. “Kami terus bekerja keras akan hal ini dan menjadi perhatian utama kita,” ujarnya menjelaskan.(adv)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkumham Matangkan Aturan Rehabilitasi WBP Pecandu Narkoba


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler