jpnn.com - JAKARTA- Wakil Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI), Julius Ibrani angkat suara tentang jebloknya kinerja bidang hukum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut Julius, hal itu terjadi karena pimpinan institusi terkait lebih banyak melakukan pekerjaan politik praktis. Padahal, hal itu sesungguhnya bukan tugas pokok dan fungsinya.
BACA JUGA: Misteri Surat Panggilan BG: Mana yang Benar, sih?
"Mestinya 100 hari pertama, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly menyusun program legislasi nasional. Semenjak dilantik hingga sekarang lebih fokus mengurusi masalah partai politik.," kata Julius Ibrani, Jumat (30/1).
Demikian juga dengan Jaksa Agung HM Prayitno. Padahal, Prayitno diharapkan bisa menjalankan reformasi di internal Kejaksaan Agung secara tuntas.
BACA JUGA: Andi Widjajanto Ingatkan Komjen BG Patuhi Hukum
"Jaksa Agung yang telah ditunjuk hanya menjadi bumper untuk mengatrol popularitas Jokowi lewat eksekusi hukuman yang diberitakan secara besar-besaran,” tambah Julius.
“Secara bergantian, dengan Menkumham menyampaikan opini kepada masyarakat seolah-olah dengan eksekusi hukuman mati, masalah penyalahgunaan narkoba selesai di Indonesia. Padahal itu hanya pencitraan," tegas Julius. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Susi, Si Menteri Tomboi: Baru Tiga Bulan
BACA ARTIKEL LAINNYA... “Yang Saya Lihat Memang ada Abraham, Hasto dan Tjahjoâ€Â
Redaktur : Tim Redaksi