jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan perhatian Indonesia atas meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (LCS) dan secara khusus memperingatkan Tiongkok untuk terus menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung secara virtual dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, Retno juga mengatakan perlunya Tiongkok, sebagai negara yang mengaksesi Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama/Treaty of Amity and Cooperation (TAC), untuk mematuhi tata perilaku hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dalam penyelesaian konflik terkait LCS.
BACA JUGA: Duterte Lembek soal Laut China Selatan, Tiongkok Makin Jemawa
“TAC telah diaksesi banyak negara termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, India, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Menjadi kewajiban negara yang melakukan aksesi untuk terus menghormati prinsip-prinsip TAC tersebut,” kata Retno dalam pengarahan media, Kamis (30/7).
Menekankan bahwa dialog selalu menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan konflik, Retno menegaskan prinsip yang konsisten dipegang oleh Indonesia dalam menyikapi perebutan wilayah dan kekuasaan di LCS, yaitu dengan menghormati hukum internasional.
BACA JUGA: Amerika Mendekat, Militer Tiongkok Pamer Kekuatan Udara di Laut China Selatan
Indonesia memandang perdamaian dan stabilitas di kawasan LCS hanya dapat dipelihara jika semua negara menghormati dan mengimplementasikan semua hukum internasional yang terkait, termasuk UNCLOS 1982.
“Saya mengajak semua pihak untuk terus mengedepankan kerja sama dan kolaborasi, bukannya rivalitas yang merugikan,” tutur Retno.
BACA JUGA: Amerika Vs Tiongkok di Laut China Selatan, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?
Situasi di LCS beberapa waktu terakhir kembali memanas, karena AS mengirim kapal induknya di perairan tersebut.
Dalam pernyataan Angkatan Laut AS yang dirilis Jumat lalu (17/7), disebutkan bahwa kapal USS Nimitz dan USS Ronald Reagan beroperasi di LCS untuk memperkuat komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Keberadaan dua kapal induk AS di perairan itu bukan dalam rangka merespons isu politis atau isu global, namun berkaitan dengan relasi antara AS dan Tiongkok yang tengah memanas akibat sejumlah isu, mulai dari wabah COVID-19 hingga perkara Hong Kong. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil