'Menolak Politik Dinasti, Sama dengan Mengatakan Tidak Pada Korupsi'

Rabu, 21 Desember 2016 – 08:47 WIB
Ray Rangkuti. Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Dampak negatif politik dinasti sudah terlihat jelas di sejumlah daerah. Namun, sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang tanpa malu-malu menerapkan praktik tersebut demi mempertahankan kekuasaan.

"Politik dinasti jelas menghambat regenerasi politik, sirkulasi kekuasaan. Hampir semua daerah yang mengidap politik dinasti, tidak bebas korupsi, seperti terjadi di Banten, kakak adik kena kasus korupsi," tegas pengamat politik, Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (20/12).

BACA JUGA: Sandiaga Anggap Ahok Gubernurnya Kelas Menengah Atas

Ray mengingatkan, politik dinasti, seperti yang terjadi di Banten, menyuburkan praktik korupsi. Semua sumber daya ekonomi daerah, hanya dialokasikan ke saudara dan juga keluarga. 

Akibatnya, hak warga untuk menikmati berbagai fasilitas publik dirampas .

BACA JUGA: PWI Berharap Mas Agus Tak Tiru Perilaku Ahok Jika Berkuasa

"Tidak ada yang diuntungkan dari politik dinasti, kecuali dinastinya sendiri, rakyat tidak akan mendapat apa-apa," tegas direktur  Lingkaran Madani Indonesia ini.

Kasus jembatan roboh di Lebak yang jadi sorotan internasional, menurut dia, adalah bukti lainnya.

BACA JUGA: Anies Hanya Percaya Survei Sendiri

"Dinasti politik ini tidak ada gunanya bagi republik. Suburnya korupsi, memberi bukti, tidak akan ada pembangunan memadai kalau dinasti politik makin subur di daerah, menolak politik dinasti, sama dengan mengatakan tidak kepada korupsi," pungkasnya. (rmol/dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Dulu, Baru Siap Maju Pilgub


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler