jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas sangat serius ingin menuntaskan masalah honorer.
Hal ini dibuktikan dengan getolnya mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait untuk membahas skema terbaik bagi honorer.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Bertemu Kepala BKN & LAN, Cari Formula Penyelesaian Honorer
Terungkap pada Jumat (9/9), MenPAN-RB Azwar Anas bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi).
Kemudian, dilanjutkan dengan pimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA: Peringatan dari MenPAN-RB Azwar Anas, Jangan Sampai Honorer Tidak Masuk Pendataan Non-ASN
"Saya mencoba melihat permasalahan yang selama ini terjadi. Perlu berinovasi untuk mendapatkan solusi yang tepat agar masalah ini tidak berkepanjangan," ujar Azwar Anas di Kantor KemenPAN-RB, Jumat (9/9).
Menteri Anas menyampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN harus segera diselesaikan, mengingat tenggat waktu keberadaan honorer hanya sampai 28 November 2023.
BACA JUGA: Jangan Coba-Coba Jual Beli Data Honorer, KemenPAN-RB & BKN Bakal Tindak TegasÂ
Setelah itu, tidak ada lagi honorer, kecuali PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Itu sebabnya, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kekuatan anggaran.
Dia lantas mengungkapkan sejumlah agenda penting yang akan dikebutnya untuk mendapatkan skema penyelesaian honorer K2 dan non-K2, di antaranya pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
“Nanti kami detaikan ini dengan tim kecil APPSI, Apkasi, dan Apeksi," ujarnya.
MenPAN-RB Azwar Anas menambahkan akan intens mencari formula soal tenaga honorer ini, termasuk segera bertemu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta kementerian terkait lainnya.
Menteri Anas mengatakan, terkait tenaga non-ASN memang menjadi masalah yang kompleks dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. Diperlukan formula-formula penyelesaian tenaga honorer K2 maupun non-K2.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan honorer di instansi pemerintah pada laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN.
Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN.
Sementara tenaga non-ASN, harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka.
Portal tersebut disediakan agar honorer bisa mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN.
Mereka juga bisa melengkapi data, atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi.
Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya, sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti sehingga bisa dipetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN.
"Jika tenaga non-ASN tidak terdata, maka mereka bisa mengajukan usulan pendataan," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesyia Muhammad