jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Indonesia masih terlalu banyak.
Data per Agustus 2020, jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,1 juta orang.
BACA JUGA: Bu Susi Tegas, Minta Honorer Diangkat jadi PNS, Bukan PPPK
Dari jumlah tersebut, 1,6 juta di antaranya menduduki jabatan administrasi.
"Jumlah PNS kita memang sudah mulai berkurang karena pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan CPNS. Namun, angka 4,1 juta PNS ini masih kebanyakan dan perlu dikurangi lagi," kata Menteri Tjahjo, Senin (7/9).
BACA JUGA: Insyaallah NIP dan SK PPPK Segera di Tangan
Alasan perlunya dikurangi jumlah PNS, lanjut Tjahjo, karena saat ini pemakaian teknologi informasi (TI) makin gencar.
Apalagi di masa kenormalan baru, makin tampak jelas birokrasi di Indonesia terlalu gemuk.
BACA JUGA: 9 Fakta Kasus Reza Artamevia, yang Kenal Dia Silakan Simak Poin 8
"Dulu sebelum pandemi, tiap tahun selalu banyak usulan kebutuhan PNS. Sekarang saat pandemi COVID-19, ketahuan kalau kita sebenarnya tidak perlu banyak PNS karena banyak yang bisa digantikan teknologi," ucapnya.
Itu sebabnya, kata mantan menteri dalam negeri ini, rekrutmen CPNS akan mengikuti sistem minus growth.
Artinya, jumlah PNS yang pensiun tidak akan diisi penuh dengan pegawai baru.
"Misalnya PNS yang pensiun 100 orang, enggak akan kami isi 100 PNS baru lagi," ucapnya.
Direncanakan, pemerintah akan merekrut PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada 2021.
Rencananya, formasi yang akan direkrut masih terbanyak pada guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis lainnya.
Menurut Plt Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Teguh Widjinarko, di instansi daerah, kuota terbanyak untuk PPPK dibandingkan PNS.
Sedangkan untuk instansi pusat, perbandingannya fifty-fifty.
"Ini bisa saja berubah. Yang jelas PPPK akan mendapatkan kuota lebih besar," tandasnya. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad