jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengungkapkan, saat ini lebih dari 60 persen pegawai negeri sipil (PNS) yang aktif hanya berkemampuan administratif.
Padahal tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima dan profesional semakin tinggi.
BACA JUGA: KomunaL Laporkan PNS Daftar Bursa Pilkada ke Kemenpan-RB
Oleh karena itu, kesempatan pendidikan bagi para ASN harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini.
"ASN butuh pendidikan yang baik. Pengelolaan negara yang efektif dan efisien memerlukan ASN yang tidak hanya berkemampuan administratif," ujar Asman, Rabu (5/7).
BACA JUGA: Hari Ini Dua Kali Gaji Masuk ke Rekening PNS
Untuk meningkatkan kemampuan PNS, perlu digenjot dengan berbagai pendidikan dan pelatihan.
Selain itu, beasiswa LPDP yang disediakan pemerintah perlu ditingkatkan guna mendongkrak mutu pendidikan putra-putri Indonesia.
BACA JUGA: PNS Senin Gajian, Rabu Cair Lagi
Semakin banyak PNS yang bisa menikmati pendidikan maka angka aparatur yang berkemampuan dan berkeahlian bisa ditingkatkan.
"Kualifikasi ASN merupakan hal yang sangat krusial, oleh karena itu kesempatan pendidikan yang disediakan pemerintah melalui beasiswa LPDP ke depannya agar lebih diprioritaskan bagi para aparatur negara," ujar Menteri Asman.
Beasiswa yang dikelola pemerintah melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) mengarahkan segenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai bidang.
Pengelolaan dana abadi pendidikan ini bertujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi mendatang sebagai pertanggungjawaban antargenerasi.
Selain itu, LPDP juga bertujuan mengantisipasi keperluan rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana.
LPDP berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang yang menunjang percepatan pembangunan Indonesia.
Beberapa di antara prioritas yang menjadi fokus LPDP antara lain; teknik, sains, pertanian, hukum, ekonomi, keuangan, kedokteran, agama, serta sosial-budaya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Butuh Tiga Minggu Untuk Mengklarifikasi PNS DKI Bolos
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad