jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Korea melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) memperkenalkan proyek e-Government yang dinilai sangat relevan dengan kebijakan Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo.
Sistem dimaksud antara lain proses bisnis sistem pemerintahan atau Government Bussiness Process System (BPS), sistem monitoring dan manajemen onlineatau Intellingent Transportation System (ITS), dan sistem Iinformasi kesehatan dan kesejahteraan (Kartu Kesejahteraan).
BACA JUGA: Politikus PPP Beri Dukungan Wako Palembang Terdakwa Korupsi
Ini terungkap dalam workshop Forum Kerjasama e-Government antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Korea dengan tema “Smarter Strategi for Better Government” di Jakarta, Kamis (20/11).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengakui, selama ini tidak ada standardisasi data dasar pada masing-masing kementerian. Aplikasi umum yang dipakai tidak sama, sehingga belanja IT sangat besar.
BACA JUGA: Politikus PDIP Sayangkan Keputusan Jokowi Tunjuk Prasetyo
"Pada 2013 belanja IT mencapai Rp 14 triliun. Selain itu aksesibilitas, keamanan data dan sistemnya masih rendah,” ujar Yuddy.
KemenPAN-RB selaku penanggung jawab tata kelola pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan kunci implementasi tata kelola e-Gov, dan mendorong pengintegrasian teknologi infomasi komunikasi (TIK) dari silo ke resource sharing.
BACA JUGA: Pengacara Artha Meris Tuding Hakim Tipikor Abaikan Fakta
“Indonesia perlu mencontoh pengalaman Korea agar berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan e-Government," imbuhnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakini Bentrok Batam Dipicu Faktor Kesejahteraan
Redaktur : Tim Redaksi