Menpan RB Minta Rekening Gendut PNS Diperiksa

Selasa, 06 Desember 2011 – 15:12 WIB
JAKARTA - Adanya temuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi keuangan (PPATK) yang menyebutkan banyak PNS pemilik rekening gendut, membuat gerah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar AbubakarPolitisi PAN yang dikenal reformis itu pun meminta agar aparat hukum menyelidiki rekening gendut PNS tersebut.

“Keberadaan rekening gendut PNS itu perlu diteliti

BACA JUGA: Polisi Ngaku Sulit Menangkap Perusuh Papua

Apakah itu uang pribadi, karena penyalahgunaan wewenang, atau uang proyek yang dipindahkan ke rekening pribadinya, sambil menunggu selesainya pekerjaan,” kata Azwar menjawab wartawan usai membuka acara Program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) angkatan XIII di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Selasa (6/12).

Disinyalir, karena akhir tahun uang proyek itu disimpan di rekening pribadi bendahara
Kalau itu yang terjadi, kata dia, maka hal itu merupakan kesalahan

BACA JUGA: Banyak Laporan PPATK Tidak Ditindaklanjuti

“Bisa jadi, di beberapa proyek tidak selesai, sehingga sisanya dipindahkan ke rekening pribadi atau bendahara, dan akhir tahun baru diserahkan uangnya
Itu tak boleh terjadi,” ujarnya.

Dijelaskannya, bisa terjadi, untuk proyek-proyek yang sifatnya bukan pembelian barang, tetapi pekerjaan

BACA JUGA: Australia Bantu Polri Tiga Kapal Patroli

Kalau bulan November masih 70 persen, dan itu bukan pembelian-pembelian barang, tentu  sangat sulit dikejar penyelesaiannya.

Daripada berakrobat di akhir tahun, menurut dia proyek-proyek yang dibiayai APBN sudah harus mulai berjalan pada bulan PebruariHal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan kembali sistem satuan tiga yang dulu pernah dilakukanSebelum tahun anggaran, proyek sudah ditender, tapi sebelum ada duitnya belum boleh terikat kontrakHal-hal seperti ini coba kita buka lagi“Tetapi semua harus dibicarakan dengan Menteri Keuangan, aturannya seperti apa, sehingga tidak ada temuan BPK, atau KPK,” tambahnya.

Langkah seperti itu perlu dilakukan, mengingat selama ini efektivitas birokrasi pemerintah kurang optimal, lantaran ada tiga sampai empat bulan harus menunggu pencairan dana APBN"Kalau saja waktu kosong itu bisa diefektifkan, hasilnya akan sangat luar biasa," pungkasnya. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Krisis Pangan Masih Mengancam


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler