jpnn.com, JAKARTA - MenPAN-RB Azwar Anas meluncurkan program Reformasi Birokrasi (RB) tematik penanggulangan kemiskinan, di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (21/10).
Program ini didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Ungkap 4 Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara
Terdapat 9 pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama. Lalu, 23 pemda pada tahap kedua.
Azwar Anas mengungkapkan pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Minta PNS & PPPK Lebih Gesit
Itulah mengapa dibikin RB tematik kemiskinan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan memperkuat tata kelola birokrasinya.
"Jadi, bukan pada program kemiskinannya karena kalau bicara program tentu tergantung karakteristik daerah,” ujar Anas.
BACA JUGA: MenPAN-RB Azwar Anas Dapat Arahan Presiden Jokowi, Simak Nih!
Menteri Anas mengatakan, RB tematik penanggulangan kemiskinan akan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.
"Reformasi birokrasi tematik ini framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah (bottleneck) tata kelola," ujarnya.
Diharapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administratif.
MenPAN-RB Azwar Anas menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7% pada 2024. Juga target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.
Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan.
"Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kami replikasikan ke daerah-daerah,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Dia mengungkapkan, KemenPAN-RB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah. Salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan.
“Kami sedang siapkan. Jadi, indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Nantinya, ujar Azwar Anas, itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Daerah yang keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya.
Anas menambahkan kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi.
“Semua daerah pilot project menyiapkan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dengan seluruh pihak terkait. Tata kelola birokrasinya langsung menjebol hambatan dalam penanggulangan kemiskinan,” papar Anas. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad