jpnn.com - JAKARTA-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mendorong penguatan fungsi dan peran pengawas internal di pemerintahan daerah.
Dikatakan, selama ini pengawas internal tidak bisa berbuat banyak karena dikendalikan kepala daerah.
BACA JUGA: Gubernur Sultra Jadi Tersangka, La Ode Ida Malah Bilang Begini
"Kewibawaan pengawas harus ada yaitu dengan independensinya supaya jangan diutak-atik oleh Kepala Daerah, harus ditetapkan kreteria supaya pengawasan terintegrasi. Kami akan rumuskan bagaimana pengawasan menjadi kekuatan dalam satu organisasi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur di Jakarta, Selasa (23/8).
Asman menekankan agar pengawas internal diisi dengan orang-orang yang memiliki kapasitas dan jam terbang tinggi sehingga tidak mudah dibohongi atasan.
BACA JUGA: Model, Pramugari dan SPG Itu Malah Minta Dicarikan Pria Hidung Belang
"Pengawas internal harus dilindungi posisinya, laporannya harus independen, dan harus berani tampil beda," ujarnya.
Asman berharap, pengawas internal bisa menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, dan meminta agar BPKP sebagai lembaga pengawasan yang bergerak untuk memulainya.
BACA JUGA: Ini Kritik Gerindra Terhadap Nota Keuangan APBN 2017
"Kemarin saya sudah menandatangani untuk menambah 200 orang tambahan formasi BPKP. Soalnya BPKP mengeluh anggotanya banyak dipakai di daerah. Saya ingin nantinya BPKP punya kaki di pengawasan-pengawasan kementerian/lembaga yang orang-orangnya profesional," terangnya.
Dia meminta BPKP segera bersinergi dengan BPK untuk menyederhanakan audit di daerah.
Dengan begitu pengawas tidak harus selalu datang, karena dengan sistem elektronik bisa diefisienkan. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenag: Kalau Jadi Haji, Keabsahannya Dipertanyakan
Redaktur : Tim Redaksi