jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memastikan seluruh instansi pusat beserta PNS-nya akan dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Perpindahan ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin memindahkan ibu kota Ri dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
BACA JUGA: Fadli Zon Khawatir Pindah Ibu Kota Seperti Nasib Mobil Esemka
Dia menegaskan, tidak perlu ada sosialisasi bagi aparat terutama TNI/Polri, dan aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS. "Enggak perlu sosialisasi. Perintah presiden itu wajib dilaksanakan," ujarnya, Rabu (28/8).
Dia menyebutkan, ada dua dasar pemikiran utama hingga ibu kota harus dipindahkan. Pertama, pemindahan ibu kota adalah niatan baik bagi suatu bangsa yang mau maju.
BACA JUGA: Saran Setya Novanto untuk Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota
Kedua, tidak ada negara satupun di dunia ini manakala mengambil kebijakan akan membuat susah aparatnya atau masyarakatnya.
"Yakinlah, pemindahan ibu kota ini pasti manfaatnya lebih besar bagi siapapun khususnya PNS. Semuanya akan terjamin, dan PNS akan lebih bahagia hidup di ibu kota baru," ucapnya.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Bukti Jokowi Gagal Benahi Jakarta
BACA JUGA: ASN yang Sudah Mapan Diprediksi Keberatan Ibu kota Pindah
Sejauh ini, Menteri Syafruddin menjamin, tidak ada PNS yang keberatan untuk pindah. Mereka juga tidak perlu khawatir pindah karena ibu kota baru lebih nyaman untuk ditinggali.
"Jakarta sudah terlalu penuh, macet, dan serba mahal. PNS jadi susah menabung. Kalau di ibu kota baru PNS bisa menabung lebih banyak karena tidak bayar cicilan rumah maupun mobil. Kan rumah disiapkan, transportasi cukup jalan kaki. Apalagi yang perlu dikhawatirkan?" tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terlalu Prematur Kaitkan Pemindahan Ibu Kota dengan Peluang Anies Jadi Capres
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad