jpnn.com, PADANG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur, mengatakan banyak lembaga negara non struktural di Indonesia yang tidak produktif dan tidak sesuai dengan sasaran.
“Setidaknya, ada 129 lembaga non struktural di Indonesia. Jika dikaji satu-per satu, banyak yang tidak produktif. Badan kelembagaan dibentuk dari pejabat hingga staf. Tapi, hasil dari lembaga itu tidak ada. Ini perlu kita benahi segera,” ungkapnya.
BACA JUGA: Kelulusan CPNS di Jawa Lebih Tinggi Dibanding Daerah Lain
Beberapa lembaga yang telah dibubarkan antara lain, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang tidak memberikan kontribusi jelas. “Sekarang, kita mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum,” sebut Asman.
Jangan Nomorduakan Keagamaan
BACA JUGA: Instansi tak Setor Data PNS Bakal Kena Sanksi
Di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, MenPAN-RB Asman Abnur mengingatkan agar perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ke UIN Imam Bonjol tidak menghilangkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam program studi (prodi) keagamaan yang telah ada sejak masih bernama institut.
Permintaan itu disampaikan Asman Abnur saat memberikan kuliah umum bertajuk “Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Islamic World Class University”, di Gedung Serbaguna UIN Imam Bonjol, Lubuklintah, Padang, kemarin (13/10).
BACA JUGA: Tes CPNS Kemenkumham Lancar, Yasonna Apresiasi CAT BKN
Dia mengatakan komitmen dari rektor penting karena jika sudah bernama universitas, prodi-prodi ilmu umum pasti akan diajukan. Namun, jangan sampai prodi umum membuat prodi keagamaan yang diusung sejak masih berstatus institut menjadi dinomorduakan.
Pada dasarnya prodi umum seperti kedokteran dan ekonomi, kata Asman, memang terdapat perputaran uang yang besar. Akan tetapi, rektor jangan sampai terfokus ke sana. “Prodi-prodi Islam tersebut adalah akarnya, sedangkan prodi lain merupakan batang dan dahan. Jadi jangan sampai fakultas agamanya jadi ketinggalan karena sibuk mengurus prodi umum,”katanya.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa begitu banyak tantangan ke depan, salah satunya adalah mereformasi birokrasi, baik itu manajemen, tenaga pengajar dan ilmu. Pihak UIN IB harus mampu meningkatkan potensi, serta memperluas wawasan setiap elemen yang ada di lingkungan kampus.
“Aparatur itu kunci sebuah keberhasilan. Jadi, kasihlah mereka jabatan sesuai prestasi, bukan karena kedekatan. Setiap kinerja harus dievaluasi secara berkelanjutan. Nah ini yang saya tegaskan kenapa komitmen itu penting. Saya harap UIN IB bisa menjadi destinasi pendidikan agama dalam skala internasional,” lanjutnya.
Kemudian, dia juga menjelaskan betapa pentingnya evaluasi kerja dan kinerja aparatur. Karena disinilah daerah vital sebuah reformasi birokrasi berjalan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang tidak akan bisa lagi kerja santai karenaada alat ukur dari setiap kinerjanya.
Rektor UIN IB Eka Putra Wirman yang ditemui setelah acara menjawab tegas tantangan yang diberikan oleh MenPAN-RB untuk mereformasi birokrasi dan memperbaiki kinerja serta melangkah menjadi destinasi pendidikan agama di ASEAN. “Insya Allah tantangan dari MenPAN-RB tadi akan kita realisasikan, dengan cara membenahi tenaga manajemen, sarana dan prasana juga akan kita benahi dan meningkatkan kinerja,” katanya.
Selanjutnya dia juga menyebut telah mengajukan beberapa prodi baru di antaranya arsitektur, teknologi informasi, dan aktuaria. Dengan ini, muncul ketakutan-ketakutan akan terkikisnya minat terhadap prodi-prodi agama Islam di UIN IB. Menyikapi itu, Eka justru menjawbnya dengan santai.
“Kalau tidak ada ketakutan maka tidak akan mempersiapkan apa-apa, justru karena kami takut hal tersebut terjadi maka kami sudah persiapkan jauh-jauh hari. Kami sudah buat namanya pemandu bagi pimpinan untuk mengelola kampus ini agar tidak keluar dari jalurnya, yakni Universitas Islam,” pungkasnya. (rdo/rch/cr26)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenkeu Jadi Rekrut 7000 PNS? Ini Kata Menpan
Redaktur & Reporter : Budi