jpnn.com, JAKARTA - Menpora RI Zainudin Amali menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemenpora RI Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7) pagi.
Hasil memuaskan yang diraih Kemenpora RI atas predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi hal yang harus terus dipertahankan dan menjadi tanggung jawab atas keuangan negara yang masuk dalam anggaran Kemenpora.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
BACA JUGA: Kemenpora Luncurkan Program Sehat dan Bugar Untuk Disabilitas
Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Untuk Kemenpora sendiri, WTP kali ini merupakan perjuangan panjang selama sepuluh tahun, setelah terakhir mendapatkannya pada tahun 2009, bahkan sempat turun pada level 3 opini TMP pada 2015-2016.
BACA JUGA: Cara Jitu Zainudin Amali Membersihkan Sarang Tikus di Kemenpora
Secara berturut-turut, opini Kemenpora sebagai berikut, tahun 2009 (WTP), 2010 (WDP), 2011 (WDP), 2012 (WDP), 2013 (WDP), 2014 (WDP), 2015 (TMP), 2016 (TMP), 2017 (WDP), 2018 (WDP), dan 2019 (WTP).
"Hasil ini menggembirakan sekaligus menjadi tantangan kami untuk mempertahankan. Untuk meraih WTP adalah suatu usaha yang besar. Menurut saya, mempertahankan jauh lebih berat dan lebih besar terhadap image yang kurang baik di masyarakat tentang Kemenpora," ujarnya.
Menpora RI percaya dengan menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dari tingkat pimpinan atas sampai staf paling bawah publik akan menilai bahwa ternyata terjadi perubahan yang baik di Kemenpora.
BACA JUGA: Gerak Cepat, Zainudin Amali Tinjau Calon Kantor INAFOC
Menpora RI bersama jajarannya bertekad menggerakkan Kemenpora hingga lima tahun kedepan dengan lima (5) program prioritas.
Program prioritas pertama yang menjadi konsen menteri asal Gorontalo ini adalah perbaikan tata kelola yang selama ini menjadi kelemahan Kemenpora RI.
Program prioritas kedua, ketiga dan keempat adalah tentang kepemudan dan keolahragaan.
"Saya yakin jika tata kelolanya baik maka yang lain akan menjadi baik, tetapi jika tata kelolanya buruk maka pasti kegiatan dan program apa pun tidak akan menghasilkan hasil yang baik," ujarnya.
Menpora RI juga melakukan review semua regulasi yang ada di kementerian yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan ini untuk mempercepat pelayanan publik.
Kemenpora dulu lanjutnya, terkenal dengan pelayanan publik yang bertele-tele dan berbelit-belit untuk itu harus diperbaiki.
"Semua tidak akan berhasil hanya dengan perintah dan arahan tanpa dukungan para pejabat. Saya berterima kasih kepada para pejabat mulai Pak Sesmenpora, semua deputi hingga ke bawahnya karena mendukung ini dan ini adalah hasil kita bersama-sama," ujarnya.
Menteri yang mampu membuat image Kemenpora RI secara bertahap menjadi lebih baik ini juga menekankan bahwa setiap program yang akan dikeluarkan harus jelas output, outcome dan kemanfaatannya di tengah masyarakat.
"Jika ada program yang muncul tanpa bisa mengait lima program prioritas dan ukurannya tidak sesuai kemanfaatannya di tengah masyarakat maka harus dicoret dan diganti," pungkasnya. (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi