jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR Syarif Abdullah Alkadrie menyesalkan sikap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang membekukan anggaran Kwartir Nasional Pramuka Rp 10 miliar.
Dia menjelaskan, Pramuka itu isinya adalah anak-anak bangsa yang dipilih untuk menjadi kepribadian yang Pancasila.
BACA JUGA: Salam Pramuka, Menpora Butuh Klarifikasi Adhyaksa soal HTI
Menurut dia, jika dilihat dari sejarahnha banyak para pahlawan di negeri ini yang berasal dari Pramuka.
"Sebut saja Jenderal Sudirman, Soekarno, Sri Sultan Hamengkubowono, dan lainnya. Mungkin Menpora harus tahu juga tentang sejarah bagaimana gerakan Pramuka itu," kata Syarif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
BACA JUGA: Sering Ajak Anak Pramuka ke Rumah, Ternyata Mahasiswa Ini Punya Niat Jahat
Menurut Syarif, alasan Imam karena menduga Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault terlibat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak tepat.
Dia mengatakan, video Adhyaksa itu sudah lama yakni 2013. Adhyaksa juga saat itu belum jadi ketua Kwarnas Pramuka.
BACA JUGA: Mendikbud Muhadjir: Pramuka Bangun Rasa Kebinekaan Sejak Dini
Bahkan, Adhyaksa sudah membantah dan mengklarifikasi sama sekali tidak terlibat HTI.
"Jangan sampai gara-gara ada pengurus yang diduga dan belum tentu terlibat lalu menjadi alasan menahan anggaran," katanya.
Dia tidak mencampuri urusan itu. Silakan saja diteliti nanti apakah ada atau tidak keterlibatan Adhyaksa dengan HTI.
Yang jelas, kata Syarif, Menpora harus menyadari bahwa kebijakan menahan anggaran itu menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila lewat Pramuka.
"Karena gerakan Pramuka itu dari aktivitasnya, pendidikannya, kemudian pakaiannya itu sudah sangat mencerminkan Pancasila," ujar Andalan Kwartir Nasional Pramuka.
Jadi, dia menegaskan, tidak ada alasan Menpora menahan anggaran.
Apalagi dalam waktu dekat akan digelar pertemuan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam bentuk perkemahan besar yang di Indonesia diselenggarakan oleh Kwartir Gerakan Pramuka atau Raimuna.
Dalam kegiatan itu, anak-anak Pramuka dari seluruh Indonesia akan berkumpul.
Kegiatan itu juga dalam rangka meningkatkan rasa cinta anak bangsa terhadap tanah airnya.
Mereka juga bisa bertegur sapa bersama saudara-saudara sebangsa setanah air.
"Jadi saya kira Menpora tolonglah jangan semuanya dikaitkan cara-cara yang seperti dipolitisasi. Pramuka ini tidak ada kaitannya dengan ormas (terlarang). Pramuka juga beda dengan organisasi kepemudaan. Jd pramuka ini sebenarnya pendidikan d luar sekolah," paparnya.
Dia pun menegaskan, sudah sangat tidak tepat lagi Pramuka berada di bawah Kemenpora.
Karenanya, dia menegaskan, undang-undang tentang Pramuka harus direvisi. "Jadi sebaiknya Pramuka di bawah Kemendikbud saja," katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Foto Pramuka Makan di Tanah Beredar, Setnov: Tak Elok
Redaktur & Reporter : Boy