Menristekdikti Imbau Calon Mahasiswa Hati-hati Pilih Perguruan Tinggi

Minggu, 04 Agustus 2019 – 08:19 WIB
Menristekdikti Mohamad Nasir. Foto: Humas Kemenristekdikti

jpnn.com, JAKARTA - Sistem perizinan pembukaan program studi (prodi) baru dan pendirian perguruan tinggi (PT) dirombak total. Menristekdikti Mohamad Nasir menegaskan, layanan perizinan maksimal hanya 15 hari kerja selama semua persyaratan sudah dipenuhi.

"Dulu kalau mengurus perizinan pembukaan prodi makan waktu lama berbulan-bulan dan tidak jelas kapan izin keluar," ungkap Menteri Nasir, Sabtu (3/8).

BACA JUGA: Menristekdikti Bolehkan Kampus Bahas Marxisme dan Khilafah

Proses perizinan yang cepat ini, lanjutnya, karena semua dilakukan secara online. Pejabat perguruan tinggi tidak perlu lagi bolak-balik ke Jakarta karena semua bisa lewat online. Mereka bisa mengecek prosesnya sudah sampai di mana.

Perubahan lainnya mencakup evaluasi dosen dan nondosen untuk pembukaan prodi saat ini diserahkan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

BACA JUGA: Polemik Rektor Asing, Menteri Nasir: Saya Sudah Ditanya Presiden

Menteri Nasir menyampaikan pada prinsipnya Kemenristekdikti menyederhanakan perizinan pendirian PT dan pembukaan prodi sambil tetap memastikan pendidikan tinggi Indonesia berkualitas.

BACA JUGA: Ini Peluang Pensiunan Guru PNS Mendapatkan Gaji Dobel

BACA JUGA: Menteri Nasir: Potensi Dana Pihak Ketiga dari Mahasiswa Capai Rp 8 Triliun

Apabila PT yang melanggar aturan dalam persyaratan pendirian PT dan perubahan prodi akan diberikan sanksi tegas.

"Proses perizinan perguruan tinggi ini harus cepat tepat dan tidak ngawur. Kalau ada yang ngawur kami akan tindak," tegasnya.

Sanksi tegas bagi perguruan tinggi bermasalah dapat berupa pembinaan hingga penutupan PT maupun prodinya. Ijazah mahasiswa yang diluluskan setelah PT atau prodi tersebut ditutup tidak akan diakui pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

"Perguruan tinggi yang baik harus didorong jadi lebih baik. Yang mengajukan perguruan tinggi harus kita permudah. Kalau ada perguruan tinggi yang tidak baik, harus kita evaluasi, kalau perlu ditutup," ungkap Menteri Nasir.

Dia mengimbau calon mahasiswa dan masyarakat untuk hati-hati dalam memilih perguruan tinggi, jangan sampai masuk perguruan tinggi yang telah ditutup.

Dalam periode waktu 2015-2019 terdapat 130 PT yang ditutup, baik karena PT tersebut bermasalah, PT tidak ada proses perkuliahan dan mahasiswa, ataupun permintaan penutupan PT dari pengelola yayasan.

Calon mahasiswa dapat melihat status perguruan tinggi memiliki izin atau tidak, ataupun perguruan tinggi yang ditutup melalui laman resmi ristekdikti. (esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menristekdikti Tegaskan Rektor Impor Tidak Bertentangan dengan UU


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler