jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Julliari Peter Batubara mengharapkan dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mewujudkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Soaial (DTKS) 2021.
Kementerian Sosial (Kemensos) tahun depan akan meningkatkan cakupan data penerima bantuan sosial di DTKS dari 40 persen menjadi 60 persen penduduk Indonesia dengan tingkat kesejahteraan sosial terendah.
“Kerja sama dan dukungan BPS penting untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir, dan valid. Apalagi ketika cakupan penerima bantuan sosial ditingkatkan dari 40 persen menjadi 60 persen untuk tahun depan,” kata Mensos Juliari di Jakarta, Rabu (2/12).
Mensos Juliari menyatakan ini terkait pertemuannya dengan Kepala BPS Suhariyanto di Kantor BPS Jakarta, Selasa (1/12).
BACA JUGA: Mensos, Menkeu dan Mendagri Percepat Pemutakhiran DTKS agar Bansos Tepat Sasaran
Menurut Juliari, dalam pertemuan itu disinggung kesiapan Kemensos dan BPS mempersiapkan implementasi perjanjian kerja sama kedua instansi dalam pemutakhiran DTKS.
Mensos Juliari menyatakan, ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi tugas BPS membuat model pemeringkatan, merancang kuesioner dan melakukan uji coba verifikasi serta validasi.
“Kemudian menyusun pedoman pelaksanaan pemutakhiran DTKS, workshop, bimbingan dan pemantapan verifikasi dan validasi, dan jaminan kualitas (quality assurance),” kata Mensos Juliari.
Dalam pertemuan tersebut pula, BPS menyatakan dukungan penuh dalam persiapan pemutakhiran DTKS 2021.
BACA JUGA: Sekjen Kemensos dan Sestama BPS Teken PKS Pemutakhiran DTKS
Pascapenandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, BPS segera menyiapkan langkah-langkah strategis persiapan lapangan.
Kemudian BPS juga akan mendukung memfasilitasi pelatihan instruktur dan SDM pelaksana lapangan yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021.
“BPS saat ini tengah menyiapkan bahan pelatihan tersebut yang pesertanya terdiri dari 15 orang Master Instruktur Utama, 80 orang Instruktur Nasional, 1.640 Instruktur Daerah, 83.390 orang Enumerator, 16.687 orang Pengawas, dan 8.732 orang Koordinator Kecamatan,” kata Mensos.
Ia kembali menekankan perluasan cakupan data ini diharapkan dapat mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan. L
Dalam waktu dekat direncanakan akan dilakukan sosialisasi pemutakhiran DTKS kepada kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah untuk meminta dukungan pelaksanaan pemutakhiran DTKS 2021.
Perjanjian kerja sama pemutakhiran DTKS sudah ditandatangi Sekretaris Jenderal Hartono Laras dan Sestama BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta 11 November 2020.
Sekjen Hartono menyatakan untuk keperluan tersebut, BPS akan mempersiapkan lebih dari 100.000 petugas.
BACA JUGA: Kemensos Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden Akselerasi Penyerapan Anggaran di Awal 2021
“Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data judul bisa," kata Hartono Laras di Kantor BPS, Jakarta (11/11).
Kementerian Sosial telah mengantisipasi hal ini dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis.
“Jadi dengan PKS ini tujuannya untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan," tambah Hartono Laras.
Dalam kaitan itu, Kemensos juga akan melakukan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
Komitmen dan keseriusan Kemensos dalam reformasi program perlindungan sosial juga tercermin dari alokasi anggaran sebesar Rp1.272.504.396.000 untuk penyempurnaan kualitas DTKS yang telah disetujui Komisi VIII.
Untuk mengakselerasi, Kemensos sudah memulai tahapan awal penyempurnaan DTKS pada Oktober 2020 ini.
“Kami mulai bulan Oktober ini dengan pengadaan hardware/software pendukung DC/DRC/SIKS dan penyiapan prelist DTKS. Lalu pada November nanti dijadwalkan mulai proses pengadaan jasa konsultan dan penyiapan prelist DTKS 2021,” kata Sekjen.
Tahapan proses ini terus bergerak hingga Agustus 2021. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy