jpnn.com, SURAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Mensos Risma mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendi menyalurkan bantuan tunai di kantor Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jumat (29/10).
Mensos Risma dalam kesempatan itu mengecek penyaluran bantuan pangan non-tunai (BPNT) / program sembako, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan sosial tunai (BST).
BACA JUGA: Mensos Risma Serahkan Santunan Ahli Waris Korban Gempa Sulbar
"Memang untuk bansos penanganan pandemi Covid-19 yaitu BST, untuk tahun ini kami (salurkan) sampai bulan April, tetapi itu akan dilakukan evaluasi apabila diperlukan, akan diperpanjang. Ini akan menunggu perkembangan kondisi pandemi," kata Risma.
Namun, Risma melanjutkan untuk bantuan lainnya yakni BPNT program sembako dan PKH akan tetap diberikan selama satu tahun.
BACA JUGA: Yandri Susanto Yakin dengan Pengalaman Bu Risma Bisa Benahi Kemensos
Kementerian Sosial menyalurkan bantuan tunai untuk keluarga miskin dan rentan terdampak dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 serta mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Pada 2021, BPNT program sembako disalurkan sebesar Rp 200.000 per bulan per KPM, melalui himpunan bank negara atau himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN).
PKH dicairkan dalam empat tahap atau sekali dalam tiga bulan.
BACA JUGA: Pimpinan DPR Kembali Ingatkan Kemensos: Tolong Salurkan Bansos Utuh Tanpa Potongan
BST disalurkan Rp 300.000 per bulan selama bulan Januari hingga April melalui PT Pos Indonesia.
Di Provinsi Jawa Tengah, bantuan tunai menyasar KPM yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
BPNT program sembako disalurkan senilai total Rp 616,8 miliar untuk 3.084.000 KPM.
PKH disalurkan senilai total Rp 1 triliun untuk 1.568.211 KPM.
BST senilai total Rp 359.3 miliar untuk 1.197.789 KPM.
Di Kota Surakarta, tiga bantuan tunai disalurkan untuk KPM yang tersebar di 5 kecamatan yakni BPNT program sembako senilai Rp 6,1 miliar setiap bulan untuk 33.950 KPM.
PKH total bantuan Rp 11,1 miliar untuk 16.421 KPM.
BST total Rp 18,1 miliar untuk 60.511 KPM.
Lebih lanjut Risma menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penertiban data kemiskinan.
Ia pun mengajak pemda untuk melakukan pemadanan data kemiskinan tersebut.
"Terkait data (kemiskinan) di daerah dan pusat belum cocok, lalu kami tertibkan. Ada yang datanya tidak padan dengan data kependudukan. Karena itu kami minta pemerintah daerah untuk membetulkan," ungkap mantan wali kota Surabaya yang menjabat dua periode ini.
Mensos Risma mengatakan minggu pertama dan kedua Januari 2021, Kemensos telah melakukan perbaikan data penerima bantuan.
"Kurang lebih ada 40 daerah yang sudah kami surati untuk memadankan dengan data kependudukan," pungkas Mensos Risma. (*/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy