jpnn.com, BANJAR BARU - Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat KPM bantuan sosial.
Sebab, kata dia, bank perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat, agar bantuan segera bisa diterima.
BACA JUGA: Mensos Risma Segera Tingkatkan Kualitas Prasarana Dasar Suku Dayak Meratus
"Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata wanita yang akrab disapa Risma usai memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Rabu (15/09).
"Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya," sambungnya.
BACA JUGA: Mensos Risma Punya Pesan Khusus untuk Relawan Tagana, Begini Kalimatnya
Hadir dalam pertemuan itu para pejabat Eselon l, Staf Khusus Menteri, perwakilan Pemerintah Daerah Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Bareskrim Polri, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Salah satu masukan yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis.
BACA JUGA: Mensos Risma Minta Pemda Perbarui Pemutakhiran Data Kemiskinan, Penting!
Di kawasan itu secara umum ditandai dengan adanya dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai.
Kondisi tersebut, kata Risma, sedikit banyak memengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.
Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut.
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan sebesar Rp200-600 ribu.
"Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu," kata Mensos.
Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel, Mensos memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM.
Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus.
Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.
"Saya akan siapkan aturan di mana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekadar administratif," kata mantan Bupati Surabaya itu.
Dalam pertemuan tersebut, Risma mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel.
Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.
Hal it terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
"Tadi, kan, bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi, saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," katanya.
Mensos Risma meminta pihak bank, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mensos Risma Paparkan 4 Strategi Penanganan Persoalan Bansos
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Tim Redaksi, Dedi Sofian