jpnn.com - TARAKAN – Upaya pemerintah dalam menekan jumlah tingkat kemiskinan dilakukan dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Sejak 2007 silam, PKH menjadi bagian integral yang mampu menyejahterakan keluarga, termasuk memberikan dukungan pendidikan dan kesehatan anak.
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menuturkan, pendidikan dan kesehatan anak Indonesia bisa terwujud dalam PKH tersebut. Tahun ini, PKH ditargetkan sukses menjangkau 3,2 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 497 kabupaten/kota dan 3.342 kecamatan, dan didukung 14.432 tenaga pendamping di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Polisi Bongkar Penimbunan BBM Subsidi di Sebatik
“Ada peningkatan signifikan dari 2013-2014. Tidak hanya dari jumlah RTSM, jumlah sebaran di kabupaten/kota dan kecamatan, tapi juga tenaga pendamping dari 11.132 menjadi 14.432. Ini merupakan konsekuensi rasional dari perkembangan PKH yang positif, ” kata Salim saat membuka Rapat Koordinasi Nasional tentang PKH di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (22/5).
Tahun lalu, PKH menjangkau 2,4 juta RTSM, tersebar di 334 kabupaten/kota dan 2.843 kecamatan, didukung oleh 11.132 tenaga pendamping. Disebutkan, realisasi PKH setiap tahunnya dari Kemensos habis karena menggunakan by name by address. Anggaran itu diambil dari PT Pos dan penerima anggaran jadi tidak akan ada sisa. Sehingga anggaran yang ada itu selalu mendekati 100 persen.
BACA JUGA: Batas Wilayah di Jambi Berpotensi Konflik
“Karena uang yang ada itu diarahkan berdasarkan nama dan alamat yang sudah ada, dan mereka langsung mengambilnya. Serapannya cukup bagus jika di kementerian,” ungkapnya.
Dijelaskan, bantuan yang diberikan saat ini merupakan usulan sendiri dari daerah. “Bantuan inilah yang digunakan untuk kebutuhan anak-anak. Nilai bantuan hampir sama dengan tiap daerah untuk setiap tahunnya hanya kisaran Rp 1 juta lebih,” ungkapnya.
BACA JUGA: Surfer Mulai Padati Pulau Merah
Menurutnya, anak-anak perlu pendampingan dan mereka mempunyai kebutuhan yang sangat banyak. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pakaian, sepatu, dan pendidikan.
“Jika kami yang akan menanggung semua di daerah, tentu tidak akan mampu juga karena anggaran yang ada untuk anak-anak tidak sampai 4 persen dari anak yang terlantar,” ujarnya.
Karena itu diharapkan Salim, daerah harus bangkit. Tidak hanya memikirkan proyek dan infrastruktur tapi juga manusianya. Menurutnya, negara ini terbentuk karena UUD 45 yang didalam batang tubuhnya itu manusia terutama anak- anak terlantar.
Jumlah anak yang terlantar cukup besar meskipun ada penurunan sejak 2010 sekitar 5,4 juta. Saat ini tinggal 4,1 juta anak yang terlantar. Namun angka itu masih cukup besar.
“Sejak saya masuk di Kementerian Sosial, anak jalanan sekitar 230 ribu anak dan akhir 2013 menurun menjadi 34 ribu anak. Penurunan ada namun menurut saya jumlah anak di jalan masih besar,” bebernya.
Ia pun berharap, di akhir tahun ini anak–anak tersebut dapat dikembalikan ke orangtua sehingga dapat mengurangi angka anak jalan.(*/aan/ash)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eks PSK Positif HIV/AIDS
Redaktur : Tim Redaksi