jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menyatakan bahwa verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara nasional terakhir dilakukan 2015 lalu.
Namun, bukan berarti sejak 2015 hingga 2020 tidak ada verifikasi dan validasi atas DTKS.
BACA JUGA: Mensos Getol Bergerak, Realisasi Anggaran Kemensos Tertinggi
"Ada verifikasi dan validasi. Sejak saat itu (2015) sampai hari ini verifikasi dan validasi dilakukan oleh kabupaten/kota," kata Juliari dalam rapat kerja Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/7).
Juliari menjelaskan saat ini sekitar 319 kabupaten/kota telah memperbarui (update) data kemiskinan. Namun, angkanya tidak sampai 50 persen.
BACA JUGA: Gandeng FKPPI, Kemensos Salurkan Bantuan untuk Purnawirawan di Masa Pandemi
Selain itu, ada DTKS di 92 kabupaten/kota yang tidak diperbarui sama sekali sejak 2015. Sementara 103 kabupaten/kota sudah memperbarui DTKS lebih dari 50 persen.
"Jadi, kalau diklasifikasikan yang paling parah itu ada 92 kabupaten/kota, setengah parah 319 kabupaten/kota, dan yang lumayan 103 kabupaten/kota. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang," tuturnya.
BACA JUGA: Salurkan Bansos, Mensos Pastikan Tak Ada Indikasi Penyelewengan
Juliari dalam kesempatan itu juga mengatakan, berdasar data per Januari 2020, isi DTKS adalah 97,3 juta individu, 27 juta rumah tangga, dan 29 juta kepala keluarga. Menurutnya, sebanyak 81 persen dari 97,3 juta individu itu sudah tercatat di Ditjen Duckapil Kemendagri.
"Target tahun ini adalah 100 persen, atau seluruhnya yakni 97,3 juta punya NIK semua. Insyaallah semua individu DTKS adalah individu yang miliki NIK," ungkapnya.
Adapun instansi yang menggunakan DTKS untuk perlindungan dan jaminan sosialnya ialah Kemensos. Antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di angka 28 persen, paket bansos sembako (18 persen), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan (38 persen), serta subsidi listrik (40 persen).
Juliari menambahkan, Kemensos sudah memiliki rencana peningkatan kualitas data 2020. Langkah yang akan dilakukan antara lain perbaikan NIK lewat kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
"Saat ini yang masih dalam proses pemadanan NIK 12,6 juta. Kami berharap semua memiliki NIK," ujarnya.
Lebih lanjut Juliari mengatakan, Kemensos sudah punya anggaran Rp 425 miliar untuk melakukan verifikasi dan validasi data pada 2021. Untuk itu dia meminta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos melakukan verifikasi yang mudah terlebih dahulu.
Misalnya, mengecek lagi apakah 10 juta penerima PKH dan 15 juta sembako masih layak atau tidak untuk mendapat bantuan.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto pada rapat itu meminta Kemensos mendorong daerah melakukan verifikasi dan validasi data. "Arah pembangunan bagaimana, mau bangun manusia maju bagaimana kalau data tidak update," kata Yandri yang memimpin rapat.(boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy