jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada pejabat eselon 1 dan 2 yang dilantik mengenai masalah yang krusial yakni kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Apalagi persoalan tersebut sejak awal menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Kementan Kejar Target Sebagai Penyuplai CPO Nomor 1 di Argentina
“Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan ASN wajib bebas dari KKN. Karena itu, kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian,” kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/7).
Amran menegaskan, pihaknya tidak akan bermain-main dan bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Selama Empat Tahun, Mentan Amran Sebut Populasi Sapi Meningkat Pesat
BACA JUGA: Kementan Kejar Target Sebagai Penyuplai CPO Nomor 1 di Argentina
Di Kementerian Pertanian setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang telah diberikan demosi dan mutasi selama lima tahun terakhir.
BACA JUGA: Lantik Pejabat Eselon I dan II, Mentan Ingatkan Jangan Ada Lagi KKN
Amran mengatakan, dirinya menutup perusahaan racun tikus miliknya untuk terhindar dari praktik KKN setelah mendapatkan amanah menjadi menteri pertanian.
Padahal potensi omzet perusahaannya dari kegiatan usaha pertanian di seluruh Indonesia mencapai Rp 250 miliar per tahun.
"Itu untuk menghindari conflict of interest. Kami berusaha mengindari fitnah, berbuat baik saja dicari-cari kesalahannya,” ujarnya.
Contoh lainnya ungkap Amran, dirinya tidak pernah menerima titipan untuk menjadikan seseorang menjadi pejabat di Kementan.
Bahkan dia tidaak segan langsung mencoretnya bila dijumpai menjadi pejabat titipan.
Amran mengatakan dirinya akan menjaga integritas sebagai pejabat negara, dan meminta seluruh pejabat Kementan agar juga mengikuti jejaknya.
Terbukti selama 2 tahun berturut-turut KPK mengakui Kementan mampu menjadi lembaga anti gratifikasi terbaik pada tahun 2017 dan 2018.
“Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan. Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip,” tegasnya.
Amran beralasan, jika ada pejabat titipan, loyalitas orang tersebut hanya fokus pada pejabat yang mendapat titipan sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Amran kembali memberikan contoh, Presiden Joko Widodo sewaktu menjadi wali kota Solo juga mengingatkan kepada anaknya untuk tidak memanfaatkan posisinya sebagai wali kota untuk usaha anaknya, dan jangan minta proyek di lingkungan Pemkot Solo.
“Ini menjadi teladan kami untuk bersikap yang sama,” ujarnya. (adv/jpnn)
Pejabat eselon 1 dan 2 yang dilantik:
Pejabat eselon 1 (pejabat Madya)
1. Dr. Ir. Momon Rusmon, Ms (Sekjen Kementerian Pertanian)
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Dirjen Hortikultura).
3. Dr. Ir. Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan)
4. Prof (R), Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr (Kepala BPPSDMP)
5. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto (Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian)
Pejabat eselon 2 (pejabat Pratama)
1. Ir. Indah Megahwati, MP (Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP)
2. Dr. Ir. Leli Nuryati M.Sc (Kapus Penyuluhan BPPSDMP)
3. Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si (Sekretaris BPPSDMP)
4. Dr. Ir. Retno Sri Hartati M (Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Setjen Kementerian Pertanian).
5. Ardi Praptono, SP. M.Agr (Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan).
6. Dr. drh. Kresno suharto (Kepala BB Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya, Ditjen Perkebunan).
7. Ir. Sumardi Noor, M.Si (Kepala BB Pelatihan Pertanian, Ketindan, BPPSDMP).
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kementan Tegaskan Sertifikasi Benih untuk Kepentingan Petani
Redaktur : Tim Redaksi