jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menargetkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) bisa mencapai 180 ribu hektare setiap tahunnya dan merata di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan Mentan SYL saat membuka Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional yang berlangsung di Jakarta, Senin (27/2).
BACA JUGA: Kementan Kawal Pasokan Bawang Merah Jelang Ramadan, Ada Kabar Baik dari Tegal
Kegiatan tersebut mengangkat tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat.
"Kami pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik, tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet, karena program ini adalah program rakyat," tegas Mentan SYL.
BACA JUGA: Maling Tewas Dianiaya 5 Penjaga Kebun Sawit, Jasadnya Dibuang ke Sungai
Karena itu, lanjut Mentan SYL, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180 ribu hektare yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.
Menurut Syahrul, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan produktivitas.
Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.
"Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat," pesan mantan Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu.
Mentan SYL mengatakan kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektare.
Dari luasan tersebut, sekitar 6,9 juta hektare merupakan milik pekebun sawit rakyat.
Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.
Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektare atau setara dengan CPO.
Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif, di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan memgganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.
Dia mengatakan peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR sejak 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua.
Meski demikian, Mentan SYL mengakui peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikan tangan.
Berbagai tantangan yang dihadapi pekebun sawit diperlukan kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.
"Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi," jelasnya.
Dirjen Perkebunan Andi Nur Alam Syah menambahkan tujuan Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional ini untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah, perusahaan, dan para asosiasi pekebun kelapa sawit maupun perusahaan agar secara konkret dan konsisten untuk mengakselerasi pencapaian program PSR.
Selanjutnya untuk mendapat komitmen sekaligus menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan.
"Pada tahun ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah mendistribusikan target program PSR di 20 provinsi dan 112 kabupaten/kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR," kata Dirjen Andi.
Sementara itu, lanjut dia, distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan perusahaan perkebunan berada di 11 provinsi dan 24 kabupaten/kota.
Andi menjelaskan untuk membangun komitmen lintas kementerian atau lembaga khususnya antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Karena itu, dalam rangkaian rapat koordinasi ini akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mengakselerasi pelaksanaan program PSR.
Melalui adanya komitmen bersama ini diharapkan dapat mengeliminir tantangan di tingkat lapangan khususnya dalam pengurusan administrasi untuk kelengkapan persyaratan pengajuan usulan PSR.
"Sejak 2017 sampai 2022 capaian PSR sebesar 278.200 hektare, setidaknya terdapat 2,8 juta hektare luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan," bebernya.
Sejak diluncurkan program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit dengan target per tahun seluas 180 ribu hektare sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.
"Memperhatikan capaian realisasi program PSR yang masih belum memenuhi harapan diperlukan upaya strategis yang lebih konkret sehingga pencapaian atas target seluas 180 ribu hektare per tahun didapatkan," tambah Andi. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi