jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Syahrul, pemberian wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut telah menunjukan bahwa kerja keras jajaran Kementan sudah berada di jalur yang benar.
BACA JUGA: Eksekutor Pembunuhan Wartawan di Simalungun Ternyata Oknum TNI
WTP itu, kata dia indikatornya adalah ketaatan pada aturan. Lalu, tidak ada kerugian negara dan secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya kira ini jadi kebanggaan, WTP terus menerus kami dapatkan. Itu tandanya kami sudah berada di jalan yang benar," katanya usai mengikuti secara virtual acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat (LHP LKPP) tahun 2020, Jumat (25/6).
BACA JUGA: AWR Kementan Bisa Pantau Perkembangan Pertanian, Komisi IV DPR Beri Pujian
Meski demikian, mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu menegaskan, penghargaan ini harus dibayar dengan kerja keras yang lebih baik lagi.
Salah satunya dengan meningkatkan produksi untuk kesejahteraan petani.
BACA JUGA: Otak Pembunuhan Wartawan di Simalungun Terungkap, Ternyata Eks Cawalkot
"Saya kira WTP ini baik secara administrasi maupun program sudah berjalan beriring dan bermuara pada kesejahteraan petani. Karena itu kami jajaran pertanian akan terus melakukan kerja sebagaimana target yang telah ditentukan, dan memperbaiki tata kelola dengan digital sistem," ujar Syahrul.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada K/L di Indonesia, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan RI), Jumat.
Penghargaan ini diberikan setelah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang diterbitkan 31 Mei 2021.
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menjelaskan penghargaan tersebut diberikan BPK setelah melalui proses dan hasil pemeriksaan yang cukup panjang dan berdasarkan empat kriteria utama.
Pertama, kata Agung, BPK menilai adanya kesesuaian atas standar akuntansi pemerintah.
Kedua, BPK menilai adanya kecukupan pengungkapan yang dilakukan pemerintah sejauh ini.
Ketiga, adanya kepatuhan terhadap perundang-undangan yang ada. Keempat, adanya sitem pengendalian interen.
"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh orang-orang profesional itu, maka kami dapat menyimpulkan bahwa WTP layak diberikan," ujar Agung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutanya di Istana Negara Jakarta mengatakan penghargaan tersebut harus disikapi dengan memastikan agar setiap rupiah yang dibelanjakan seluruh jajaranya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
"Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," kata Jokowi.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, predikat WTP bukanlah tujuan akhir.
Sebab, pihaknya ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Presiden mengapresiasi laporan BPK yang dikerjakan secara tepat waktu. Apalagi, penghargaan ini diberikan di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi.
"Pemerintah pusat terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat," katanya.
Presiden menegaskan pemerintah akan sangat memperhatikan semua rekomendasi-rekomendasi BPK dalam mengelola pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA: Pulang Dugem, Ada Sisa Ekstasi di Mobil, 4 Oknum Polisi Tak Berkutik, Begini Akhirnya
Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan counter cyclical, dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur. (cr3/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama