jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu kota Nusantara (IKN) terus difinalisasi.
Dalam rapat kerja dengan Komite I DPD pada Selasa (3/9), Menteri Anas menjelaskan progres dan skema pemindahan ASN ke IKN.
BACA JUGA: Soal Jadwal Pemindahan ASN ke IKN, Raja Juli Bilang Begini
Dia menyampaikan pemindahan ASN ke IKN tersebut bukanlah tentang pemindahan tempat kerja semata.
“Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang berbasis digital,” kata Menteri Anas dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (4/9).
BACA JUGA: Badan Otorita IKN Yakin Pemindahan ASN Perdana ke Nusantara Bisa Dimulai September
Menteri Anas menjelaskan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional tersebut mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi, dan agile.
Oleh karena itu, smart government di IKN menjadi bagian penting yang terus dipersiapkan selain persiapan pembangunan fisik.
BACA JUGA: 7 Poin Pernyataan Menteri Anas soal Pemindahan ASN ke IKN, Penting Semua
Adapun fokus kebijakan pemindahan IKN saat ini adalah pada masa jangka pendek (short term).
Jangka pendek ini adalah fase pertama dan yang berlangsung pada tahun 2022-2024, berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.
“Di sisi lain akan disiapkan kebijakan jangka menengah (medium term) di fase kedua yang masih berfokus pada perpindahan kelembagaan dan ASN serta smart governance,” jelas Menteri Anas.
Terkait pengisian ASN di IKN, direncanakan terdiri dari kementerian/lembaga, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024, termasuk kuota khusus putra/putri terbaik Kalimantan Timur (Kaltim), serta mutasi pegawai ASN Pemda Kaltim.
Skenario lainnya adalah melalui mutasi pegawai ASN Pemda ke OIKN dan/atau kementerian atau lembaga lain yang ada di IKN.
“Hal ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas mantan Bupati Banyuwangi itu.
Adapun strategi yang disusun untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pendekatan whole government, yakni pengaturan pola kerja kolaboratif melalui fleksibilitas waktu dan lokasi, penyediaan fasilitas perkantoran IKN yang mendukung shared offices, dan single digital platform untuk meningkatkan kolaborasi kerja ASN.
“Konsep shared office mengedepankan konektivitas fisik dan digital yang dalam pengelolaan integrasi layanan digital perkantoran (digital workspace). Hal ini untuk memberikan fasilitas penerapan smart government oleh instansi yang beroperasi di IKN,” ungkap Anas.
Dalam kesempatan itu, Menteri Anas juga menyampaikan terkait penerimaan ASN yang meliputi PNS dan PPPK di tahun ini.
Dia menyebut pemerintah telah menyiapkan kebutuhan ASN tahun 2024 sejumlah 2.302.543.
Jumlah tersebut meliputi 429.183 untuk instansi pusat, 1.8367.333 untuk instansi daerah, dan 6.027 CPNS lulusan sekolah kedinasan.
Instansi pemerintah, baik pusat dan daerah telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 kebutuhan CASN dari 2,3 juta yang disiapkan.
Penerimaan CASN tahun ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN yang ditargetkan tahun ini rampung.
Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan lebih rinci terkait pelaksanaan rekrutmen CASN 2024.
Dia menyampaikan saat ini sedang berlangsung tahap pendaftaran hingga 6 September.
Direncanakan pada 14-17 September 2024, hasil seleksi administrasi telah diumumkan.
“Terdapat beberapa titik lokasi seleksi, yakni BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN, dan 21 Kantor UPT BKN. Semua proses seleksi sudah dilakukan secara digitalisasi, tidak lagi manual,” jelas Haryomo.
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyukseskan perpindahan ASN ke IKN dan juga penyelesaian tenaga non-ASN ditargetkan selesai tahun ini.
"Kami mengapresiasi kinerja Menteri PANRB yang sangat luar biasa dalam hal pemindahan ASN yang disiapkan menuju IKN," kata Fachrul Razi.
Dia optimistis kebijakan ini akan berjalan baik dan target untuk penerimaan CASN di tahun 2024 pada Desember.
"Kami yakin dan optimis bisa dilaksanakan secara maksimal dan luar biasa,” tegasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi