Menteri Anas Khawatir Ada Republik Honorer, BKN Ungkap Sederet Keanehan, Ya Ampun

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Anas Khawatir Ada Republik Honorer, BKN Ungkap Sederet Keanehan, Ya Ampun.

Beberapa hari lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan keterkejutannya soal jumlah honorer.

BACA JUGA: BKN: Honorer K2 Masuk Pendataan Non-ASN Minim Banget, Non-K2 Membeludak, Aneh Berlapis-lapis

Azwar Anas menyampaikan keheranannya soal jumlah honorer di depan para bupati saat rakor Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan KemenPAN-RB di Jakarta, Rabu (21/9).

Seharusnya, kata menteri kelahiran 6 Agustus 1973, tanggung jawab pemerintah dalam lima tahun ini hanya menyelesaikan 410 ribu honorer, berdasar hasil pendataan honorer pada 2014.

BACA JUGA: Pidato MenPAN-RB Azwar Anas Bisa Bikin Jantung Honorer Berdegup Kencang

Azwar terkejut setelah tahu dari Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana bahwa jumlah honorer membengkak lagi saat pemerintah melakukan pendataan non-ASN tahun ini.

"Terkejut saya melihat perkembangan datanya, dari 410 ribu pada 2014 menjadi 1,1 juta untuk 2022," kata MenPAN-RB Azwar Anas.

BACA JUGA: Penghapusan Honorer 2023: MenPAN-RB Azwar Anas Jangan Plin-plan, Lanjutkan Agenda Pak Tjahjo

Melihat fakta seperti itu, Menteri Anas pesimistis masalah honorer akan tuntas.

"Ini akan terus berulang-ulang. Susah juga kalau dibilang penyelesaian honorer super terakhir, karena per lima tahun selalu bertambah jumlah honorernya," tegasnya.

Keanehan Data Jumlah Honorer K2 Sungguh Mengejutkan

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana lebih detail mengungkap keanehan jumlah honorer berdasar pendataan non-ASN yang masih berproses.

Dia mengatakan, jumlah honorer dari 410 ribu menjadi 1,1 juta itu data yang baru masuk ke aplikasi pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 19 September 2022.

Dari jumlah tersebut, yang mengejutkan lagi soal data honorer K2.

Dia mengungkapkan dari 366.220 honorer K2 yang tersisa (masuk database BKN), baru 74.832 orang yang masuk pendataan.

Dengan kata lain, sebanyak 291.388 honorer K2 belum masuk pendataan non-ASN.

"Ini sangat janggal. Honorer K2 yang seharusnya masuk 366.220, tetapi yang tercatat baru 74 ribuan,” kata Bima Haria di Jakarta, Kamis (22/9).

Dia melanjutkan, “Sementara, tenaga non-ASN (bukan K2) angkanya 963.699."

Bima heran, ke mana sebanyak 291.388 honorer K2 yang belum masuk pendataan non-ASN. Apakah mereka sudah tidak bekerja lagi, meninggal atau ada hal lain.

Dia mengatakan, jika kejadiannya seperti itu, admin atau operator instansi seharusnya melaporkan pada aplikasi yang sudah dibuat BKN.

Di dalam pendataan non-ASN, BKN membuat sistem yang mana ada tombol Lapor untuk honorer K2 yang sudah tidak aktif lagi bekerja atau meninggal.

Bima juga mengaku mendapat informasi dari honorer bahwa banyak di antara mereka yang tidak masuk pendataan.

Honorer yang bekerja di atas 4 tahun tidak masuk list, anehnya orang baru malah masuk pendataan non-ASN.

Melihat data-data honorer yang ganjil tersebut, Bima menegaskan BKN telah mengembalikan data-data tersebut kepada masing-masing daerah.

Harapannya daerah memberikan data valid, karena semuanya akan diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami maunya datanya valid tentunya disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), karena ini demi menyelesaikan masalah honorer. Kami mohon kerja sama pemerintah daerah," pungkas Bima Haria Wibisana.

MenPAN-RB Azwar Anas Khawatir Ada Republik Honorer

Menteri Azwar Anas saat berpidato di acara penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Kamis (22/9), menyinggung soal honorer.

Anas mengatakan pemerintah menghadapi dilema-dilema dalam upaya menciptakan birokrasi berkelas dunia.

"Di satu sisi kita mendorong supaya ASN harus bersaing, melayani di era disrupsi dan sebagainya. Tetapi ada gelembung-gelembung honorer yang terus tumbuh,” ungkap Azwar Anas yang ditayangkan dalam kanal KemenPAN-RB di Youtube, dikutip Jumat (23/9).

Dia mengakui ada honorer berkualitas bagus di beberapa daerah. Namun, ada yang direkrut karena berbagai macam cara dan kemudian minta diangkat menjadi ASN.

“Nah, ini kalau terus menerus tentu menjadi tantangan kita semua. Jangan-jangan, kalau honorer terus diangkat ini, republik kita, jadi republik honorer," kata Azwar Anas.

Padahal, lanjutnya, setiap tahun ada sekitar 1 juta sarjana fresh graduate yang juga pengin menjadi ASN.

“Ini tidak mendapatkan tempat. Ini tantangan kita semua,” ujar Azwar Anas. (esy/sam/jpnn)