jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meminta seluruh instansi, baik pusat maupun daerah untuk mengubah sistem layanan publiknya.
Jangan sampai petugas layanan publik justru menakutkan masyarakat. "Presiden Jokowi berkali-kali mengingatkan untuk memperbaiki pelayanan publik. Yang terbayang di kepala saya adalah pelayanan publik di sektor perbankan. Di bank, begitu masuk masyarakat langsung dihadapkan dengan petugas yang ramah, setiap orang yang datang ada kepastian, mereka juga tahu kapan urusannya diselesaikan," kata Asman di kantornya, Kamis (1/12).
BACA JUGA: Prabowo: Kamu aja Jadi Menteri
Namun, suasana berbeda ditemui di pelayanan kantor pemerintah. Masyarakat bukan dilayani petugas yang ramah dan menarik, melainkan dilayani petugas Satpol PP yang berwajah sangar.
"Bagaimana masyarakat bisa merasa nyaman kalau petugasnya tidak ramah, cara pelayanannya juga konvensional. Sekarang tidak bisa lagi pakai cara manual, semua harus IT," tegasnya.
BACA JUGA: Andi Taufan Tiro: Saya Selalu Patuh Pimpinan
Dia menambahkan, KemenPAN-RB bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, Manajemen Pelayanan serta Teknologi Informasi.
"Saya berharap tolong tularkan sistem dan metode pelayanan yang dilakukan bank kepada sektor publik lainnya. Kalau pelayanan sudah diperbaiki dan langsung dirasakan masyarakat, artinya ada kehadiran pemerintah," kata Asman.
BACA JUGA: Periksa Kakanwil Pajak, KPK: Korupsi Jarang Sendirian
Sementara itu, Direktur Utama PT BRI Asmawi Syam berharap dengan adanya nota kesepahaman ini BRI turut mendorong reformasi. Dikatakan, kehadiran BRI memiliki makna terhadap reformasi birokrasi. BRI milik negara, satelit yang ada di BRI juga milik negara.
"Kami berharap penandatanganan Mou ini ada wujud yang bisa dilihat. Kami akan evaluasi hasilnya dan apa yang bisa kami lakukan ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara," terang Asmawi.
Dia mengatakan, beban negara jika dilihat dari APBN sebagian untuk pegawai. Kalau bisa diefisienkan maka lebih dari separuh persoalan bangsa bisa diselesaikan.
"Walaupun sedikit yang bisa kami lakukan tetapi kami harus bangga bahwa ada andil untuk melakukan reformasi birokrasi kepegawaian secara bersama-sama," pungkas Asmawi. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Instruksikan Reformasi Internal Kejaksaan dan Polri
Redaktur : Tim Redaksi