Menteri BUMN, ESDM dan Direksi PLN Sebaiknya Mundur

Senin, 05 Agustus 2019 – 11:42 WIB
PLN minta maaf karena mati lampu. Foto : Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Poin Indonesia Karel Haris Susetyo menyarankan Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan jajaran direksi PLN segera mundur, menyusul peristiwa padamnya listrik PLN di sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga belasan jam.

"Menteri BUMN sebagai penanggung jawab politik dari seluruh operasi BUMN sudah selayaknya untuk mundur. Disertai dengan Dirut PLN selaku penanggung jawab teknis," ujar Karel di Jakarta, Senin (5/8).

BACA JUGA: Mati Lampu Berjam-jam, Masyarakat Berhak Minta Ganti Rugi

Karel menyebut mundur merupakan pilihan yang paling tepat, karena padamnya aliran listrik yang melanda sebagian wilayah Pulau Jawa merupakan insiden sangat memalukan. Apalagi presiden sedang giat-giatnya mengundang investor asing masuk ke Indonesia.

"Kan tidak mungkin investor tertarik kalau tidak ada pasokan listrik yang stabil. Sepatutnya presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri BUMN, Dirut PLN dan Menteri ESDM," ucapnya.

BACA JUGA: Dari Kalimatnya, Jokowi Sangat Kecewa Sama Direksi PLN

BACA JUGA: Listrik Padam Serentak di Jabodetabek, PLN Janji Kerahkan Upaya Maksimal

Pandangan senada dikemukakan mantan staf Khusus Menteri ESDM 2014-2016 dan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Muhammad Said Didu lewat akun Twitter-nya @msaid_didu.

BACA JUGA: Listrik Berangsur Pulih, Transjakarta Kembali Terapkan Tarif Normal

Didu memprediksi ada beberapa kemungkinan penyebab padamnya listrik PLN di sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Minggu (4/8) kemarin. Antara lain, cadangan siaga PLN tidak cukup. Kemudian, jadwal pemeliharaan pembangkit listrik selama ini buruk, serta sistem interkoneksi Jawa-Bali ada masalah.

"Semoga bukan karena PLN kesulitan uang," cuit Said Didu lewat akun Twitter-nya.

Sebagai catatan, beberapa minggu terakhir banyak BUMN menghiasi media massa dengan cerita negatif.

Antara lain, operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Angkasa Pura 2 dan PT INTI, kegagalan sistem teknologi informasi Bank Mandiri dan laporan keuangan milik Garuda Indonesia yang menimbulkan kontroversi.(gir/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Listrik Padam di Jabodetabek, PLN Tunjuk Tim Investigasi Independen


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler